Network
GALAMEDIA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto keheranan dengan munculnya isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju akhir-akhir ini. Pasalnya, isu tersebut muncul dari pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Reshuffle muncul dari Presiden. Bukan dari pengamat, bukan juga dari partai politik. Tapi dari Bapak Presiden," kata Hasto kepada wartawan dalam konferensi pers secara virtual, Jumat 21 Agustus 2020.
Ia menyatakan, perombakan kursi jabatan pembantu Presiden itu menjadi hak prerogatif Jokowi yang sudah melalui tahap pertimbangan secara matang.
Baca Juga: Dari Sebanyak 13,5 juta, BP Jamsostek Sebut Hanya 7,5 Juta Pegawai Lolos Seleksi BLT Rp 2,4 Juta
Apabila memang Jokowi memilih untuk merombak jajaran pembantunya seperti pada periode pertama kepemimpinan Jokowi-JK lalu, maka Hasto menilai hal tersebut semata-mata untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.
"Hal itu dilakukan sebagai sebuah pertimbangan yang matang untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan," ujar Hasto.
Hasto pun mengungkapkan tanda-tanda jika Presiden berniat melakukan reshuffle kabinet. Apabila memang akan melakukan reshuffle, maka Jokowi bakal memanggil pimpinan-pimpinan partai politik untuk berdialog terlebih dulu.
Baca Juga: Komnas HAM Sebut Penerapan Pasal Penodaan Agama Cenderung Diskriminatif di Beberapa Daerah
Hasto hanya mengingatkan agar kader PDI Perjuangan yang kini mendapat kesempatan menjadi menteri era Jokowi untuk dapat betul-betul bekerja keras dalam membantu Presiden menghadapi permasalahan negara saat ini.
"Khususnya pandemi covid-19," pungkas dia.
Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) ujug-ujug mengungkapkan bakal ada 11 hingga 18 menteri yang akan diganti dalam reshuffle kabinet nanti. Selain diganti, beberapa menteri kemungkinan akan dipindah ke kementerian lain.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan bahwa reshuffle kabinet akan berlangsung setelah pergantian Panglima TNI. Namun, IPW tak menyebutkan waktu pasti dan hanya menyinggung soal pergantian Kapolri yang tetap sesuai jadwal pensiun Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021.
Namun, kabar yang berhembus dari pengamat kepolisian itu telah dibantah oleh Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman. Dia mengatakan, sejauh ini Presiden Joko Widodo tak memiliki rencana mengganti menteri atau kepala lembaga dalam waktu dekat.
"Tidak benar," ujarnya.***
