Network
/photo/2020/04/13/2335957135.jpg)
GALAMEDIA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Cimahi melakukan pendataan nomor polisi (Nopol) kendaraan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) milik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendata potensi kepemilikan kendaraan pribadi dan objek PBB milik ASN di lingkungan Pemkot Cimahi. Selain itu untuk mendukung penerimaan pajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat maupun pajak Kota Cimahi. Juga media untuk meningkatkan agar ASN tersebut dapat membayar pajak tepat waktu.
"Kita mau buat data ASN Pemkot Cimahi yang memiliki aset tanah dan atau bangunan di Cimahi. Ini sebagai bahan evaluasi kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakannya, termasuk percepatan pembayaran kedepannya," ungkap Kepala Bapenda Kota Cimahi, Dadan Darmawan di Pemkot Cimahi Jln. Demang Hardjakusumah, Senin, 24 Agustus 2020.
Baca Juga: Oleh-oleh dari China dan Uni Emirat Arab, Menlu Retno Marsudi Boyong Ratusan Juta Vaksin
Ke depannya pendataan ini, kata Dadan, untuk memudahkan monitoring ASN yang belum bayar PBB. "Sehingga diharapkan setelah terbit SPPT, untuk ASN tidak perlu menunggu lama, segera menunaikan kewajibannya," tegas Dadan.
Ia menyebutkan, sejauh ini kesadaran ASN untuk bayar pajak kendaraan dan PBB sudah bagus. "Kelihatannya mereka patuh saja. Hanya disini 'kan yang saya perlukan khususnya di PBB ada percepatan, jadi mereka bisa mensegerakan pembayarannya walaupun ada waktu jatuh tempo. Harapannya mereka bisa memberi contoh ke masyarakat dilingkungannya," tutur Dadan.
Terkait potensi pajak kendaraan dan PBB ASN di lingkungan Pemkot Cimahi, Dadan mengaku belum bisa mengetahui pasti.
Baca Juga: Mayoritas Rakyat Yakin Jokowi Bisa Membawa Indonesia Keluar dari Krisis
"Belum kebaca, masih direkap perlu waktu, harus di cek, karena sangat mungkin satu orang punya beberapa bidang tanah dan atau bangunan, juga kendaraannya," terang Dadan
