Network
GALAMEDIA - Pemerintah Indonesia mendorong masyarakat internasional untuk menolak aneksasi Israel terhadap Tepi Barat, Palestina. Hal itu disampaikan Indonesia saat memimpin pertemuan virtual terkait perkembangan Timur Tengah di Dewan Keamanan PBB, Selasa 25 Agustus 2020.
"Secara konsisten Indonesia terus mendorong masyarakat internasional untuk terus menolak aneksasi ilegal terhadap Palestina," ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam press briefing, Kamis 27 Agustus 2020.
Retno menuturkan Indonesia juga mendorong dimulainya kembali proses diplomasi dan negosiasi, khususnya antar pihak terkait di kawasan.
Baca Juga: Sebanyak 12 Wakil Menteri Harus Mundur Atau ...
"Kita juga garisbawahi bahwa hal terpenting bagi Palestina adalah solusi yang adil, damai, dan komprehensif," ujar Retno.
Pertemuan virtual itu merupakan bagian dari beberapa pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di bawah Presidensi Indonesia pada pekan ini.
"Saya sangat senang melihat suara Indonesia tersebut didukung oleh mayoritas negara anggota DK PBB," ujarnya.
Retno mengatakan, dalam pertemuan yang sama, negara anggota DK PBB turut mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter internasional yang berlaku.
Baca Juga: Ogah Terjadi Konflik Bersenjata, Presiden Taiwan Minta China Menahan Diri
Sebelumnya Retno mengungkapkan bahwa DPR RI juga mengupayakan penggalangan suara parlemen dunia untuk menentang rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel.
Pernyataan Bersama Menentang Aneksasi Israel dikirim kepada anggota parlemen seluruh dunia dan telah berhasil mengumpulkan 232 tanda tangan anggota parlemen dari 34 negara.
Suara yang terkumpul itu rencananya akan disampaikan dalam berbagai forum antar-parlemen global dan regional.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Gratis Hanya Untuk Peserta BPJS Kesehatan
Selain membahas mengenai perkembangan Timur Tengah, pertemuan DK PBB pekan ini juga membahas isu lain seperti perlindungan infrastruktur vital dari serangan siber dan permintaan Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali sanksi embargo senjata terhadap Iran lewat mekanisme snapback.***
