Network
GALAMEDIA - Pelantikan ketua terpilih Partai Gokar Kabupaten Bandung Barat, Fery Pamawisa terancam mengalami penundaan. Sebab 15 dari 22 pemegang hak suara dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV akan mengadukan kekisruhan pada saat proses pemilihan ke Mahkamah Etik Partai Golkar.
"DPP Partai Golkar memberi ruang kepada semua kader, dalam hal ini calon-calon ketua DPD Golkar yang merasa dirugikan dalam penyelenggaran Musda Partai Golkar yang pelaksanaannya inkonstitusional. Ada tempat untuk melaporkan ke mahkamah etik partai. Karena terjadi kekisruhan, sulit akan dilaksanakan pelantikan dalam waktu dekat," kata Dadan Supardan salah seorang kandidat ketua pada Musda IV lalu kepada galamedianews.com, Senin, 31 Agustus 2020.
Pada Musda IV yang dilaksanakan di kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Jawa Barat dari 22 pemegang hak suara, 15 orang menyatakan walkout karena menilai banyak pelanggaran yang terjadi.
Baca Juga: Zalnando Berharap Bisa Memberikan Kontribusi untuk Persib Bandung
Dadan mengatakan, pihaknya juga akan mengajak para calon ketua DPD Golkar dari kabupaten/kota lain untuk bersama-sama melakukan gerakan penyelamatan Partai Golkar melalui mekanisme yang konstitusional.
"Saya mengimbau kepada teman calon ketua DPD Golkar dari kabupaten/kota lain agar tetap berdiri tegak di Partai Golkar dan tidak keluar dari partai," ujarnya.
Menyelamatkan partai
Mantan Ketua KNPI Kabupaten Bandung Barat ini mengatakan Partai Golkar berdiri dan menjungjung tinggi norma-norma organisasi partai, baik AD/ART maupun Juklak 02 tahun 2020 terkait dengan penyelenggaran musda provinsi dan musda kabupaten/kota.
Baca Juga: Masyarakat Sulit Mengubah Kebiasaan Makan Nasi ke Pangan Alternatif
