Network
GALAMEDIA - Otoritas Taiwan berjanji untuk mendesain ulang paspor negara itu agar bisa lebih menjauhkan diri dari China, seiring ketegangan antara keduanya berada di ujung tanduk.
Taiwan adalah pulau otonom. Namun secara resmi dikenal sebagai Republik China, yang diberi label di paspor. Karena nama resmi negara di paspor, warga negaranya kini mengeluh karena kesulitan untuk memasuki negara tertentu.
Paspor baru tersebut diduga akan mempertahankan simbol China tetapi akan memiliki nama, 'Taiwan' dalam huruf besar dalam bahasa Inggris.
Baca Juga: Beijing Sebut Amerika Serikat Telah Cemarkan Nama Baik Militer China Hanya Karena Soal Anggaran
Dilansir express.co.uk Rabu 2 September 2020, Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu bersikeras untuk melakukan langkah itu akibat virus corona dan ketegangan yang memburuk di seluruh dunia, banyak negara telah meningkatkan pemeriksaan.
Wu berkata: "Sejak awal wabah pneumonia Wuhan tahun ini, orang-orang kami terus berharap bahwa kami dapat lebih menonjolkan visibilitas Taiwan, menghindari orang-orang secara keliru mengira mereka berasal dari China."
Taiwan telah mempertahankan kemerdekaannya dari China meskipun Beijing berjanji suatu hari akan mengembalikannya ke daratan.
Baca Juga: Sebut China Sebagai Ancaman Internasional, Amerika Serikat Siapkan Strategi Keroyokan
Janji ini muncul dari kebijakan 'Satu China' Xi Jinping di mana Beijing telah mengklaim beberapa pulau dan rantainya sebagai miliknya karena klaim historis sebelumnya.
Setelah Menteri Kesehatan AS, Alex Azar mengunjungi negara tersebut, China memperingatkan perdamaian dan stabilitas kawasan kini akan terancam.
Kunjungan Azar adalah yang pertama oleh seorang pejabat tinggi AS sejak 1979.
Meskipun dia menegaskan perjalanan itu untuk memperkuat komitmen di tengah pandemi virus corona, itu menyusul kesepakatan senjata baru antara AS dan Taiwan.
Washington menyetujui kesepakatan senilai hingga Rp 9,7 triliun yang mencakup peningkatan rudal permukaan-ke-udara Patriot pada bulan Juni.
Baca Juga: Bicara Soal Israel-Palestina, Mantu Trump Temui Putra Mahkota Saudi, Boris Johnson Pun Telepon
Departemen Luar Negeri AS berjanji kesepakatan itu akan membantu mendukung sistem saat ini untuk jangka waktu yang lama.
Departemen Luar Negeri mengatakan, “Penjualan yang diusulkan ini melayani kepentingan nasional, ekonomi, dan keamanan AS dengan mendukung upaya berkelanjutan penerima untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya dan untuk mempertahankan kemampuan pertahanan yang kredibel."
“Penerima akan menggunakan kemampuan ini sebagai pencegah ancaman regional dan untuk memperkuat pertahanan tanah air."
Baca Juga: Bawa Sang Suami Pangeran Harry, Meghan Markle Kembali ke Industri Film
Penerima tidak akan kesulitan menyerap peralatan ini ke dalam angkatan bersenjatanya.
Dialog ekonomi baru antara keduanya juga akan dibentuk, Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David Stilwell mengumumkan pada hari Senin.
Dia menambahkan: “Kami akan terus membantu Taipei melawan kampanye Partai Komunis China untuk menekan, mengintimidasi, dan meminggirkan Taiwan."
"Dengan populasi 23 juta, Taiwan terus melampaui bobotnya dalam ekonomi serta pemerintahan, sehingga membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik."***
