Network
GALAMEDIA - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dituding hanya menjadi kendaraan untuk merealisasikan kepentingan politik kelompok tertentu ketimbang kepentingan rakyat.
Tudingan tersebut dilayangkan Aliansi Kita Indonesia (AKI) menyikapi deklarasi KAMI yang digelar di Kota Bandung, Senin, 7 September 2020.
AKI termasuk pihak yang menolak deklarasi yang dihadiri Din Syamsuddin dan Gatot Nurmantyo itu. Mereka melakukan aksi damai di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Baca Juga: Astagfirullah, Ratusan Pegawai Pemkot Bandung Dinyatakan Positif Covid-19
Berdasarkan pantauan, para peserta aksi membawa sejumlah poster bertuliskan penolakan atas gerakan KAMI. Di antaranya seperti "Bantu Pemerintah Atasi Krisis Jangan Malah Mengganggu", "Jangan Tulari Rakyat dengan Virus Kebencian pada Pemerintah" dan lainnya.
Koordinator aksi, Fadhol mengatakan, pihaknya mempertanyakan gerakan yang dilakukan KAMI. Ia menilai, KAMI saat ini bukan lagi sebagai gerakan moral tapi sudah menjurus ke politik.
"Kami sadar akan hukum dan sadar akan kepentingan siapa di balik semua ini. Karena jika KAMI mengatasnamakan gerakan moral, ini justru ada indikasi gerakan makar," tutur Fadol.
Baca Juga: Dari 25 Ribu UMKM di Kota Cimahi yang Sudah Memiliki Ijin Usaha Baru 4.033 UMKM
Fadol menegaskan, dengan kondisi seperti itu sudah jelas seperti apa gerakan KAMI sebenarnya. "Dan menjadi pertanyaan kita apakah ini murni gerakan moral atau gerakan politik," tambah dia.
Indikasi tersebut, ujar Fadol, terlihat dari adanya tuntutan sejumlah tokoh KAMI untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR yang condong ke arah melengserkan pimpinan negara, dalam hal ini presiden.
Padahal, ujar Fadol, tak semua rakyat sepakat dengan langkah yang diambil KAMI. Bahkan menurut Fadol, rakyat Indonesia saat ini sudah pintar dan tahu mana yang benar dan mana yang hanya memanfaatkan situasi.
