Network
GALAMEDIA - Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju mengeroyok Gubernur DKI Jakarta terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara total mulai Senin 14 September 2020.
Namun langkah Anies Baswedan itu dinilai Satuan Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 sudah tepat. Soalnya dalam lima pekan terakhir, penyebaran virus corona (Covid-19) di wilayah Ibu Kota RI tersebut semakin masif.
Juru Bicara Satgas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penyebaran virus corona di Jakarta sebetulnya sempat menurun saat Jakarta menerapkan PSBB April-Juni 2020.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Terus Cetak Rekor, Puan Maharani Minta Pemerintah Ambil Tindakan Tegas
Namun, angka tersebut kembali merangkak naik ketika Gubernur DKI Jakarta menerapkan PSBB Transisi sejak awal Juni lalu. Bahkan, kata Wiku, dalam lima pekan terakhir, lima kota di Jakarta berstatus zona merah.
"Ini menunjukkan kondisi dengan tingkat penularan yang cukup tinggi, maka dari itu perlu pengetatan," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung dalam saluran Youtube Sekretaris Presiden, Kamis 10 September 2020.
DKI Jakarta diketahui merupakan provinsi pertama yang menerapkan kebijakan PSBB untuk menekan laju penyebaran virus corona. Tercatat, PSBB di Jakarta pertama kali dimulai pada 10 April.
PSBB di Jakarta diketahui berlangsung sebanyak tiga kali sebelum akhirnya Anies memutuskan untuk menerapkan PSBB Transisi per awal Juni. Dalam penerapannya, PSBB transisi melonggarkan sejumlah aturan dalam PSBB.
Baca Juga: Sindir Menteri Agama Soal Hafiz Al-Qur'an, Gatot Nurmantyo: Saya Makar Kalau Itu Memang Makar
Kegiatan yang awalnya dilarang untuk beroperasi sudah mulai dibuka, mulai dari rumah ibadah, pusat perbelanjaan, hingga perkantoran dengan aturan 50 persen kapasitas dari kapasitas gedung. PSBB Transisi saat itu dipilih untuk mendorong kembali perekonomian di Jakarta yang sempat terpuruk akibat pandemi.
Namun, PSBB Transisi yang diterapkan kurang lebih selama tiga bulan itu berimbas kepada peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di ibu kota. Per Kamis 10 September, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, jumlah kasus positif di Jakarta sudah mencapai 51.827 kasus.
"Pada saat sebelum PSBB kasusnya relatif masih rendah dan kemudian pada PSBB tahap 1, 2, 3 terlihat kasusnya relatif terkendali," ujar Wiku.
"Kemudian pada PSBB Transisi kasusnya cenderung meningkat dari waktu ke waktu," kata dia menambahkan.
Baca Juga: Donald Trump Sesumbar, Klaim Amerika Serikat Punya Senjata Nuklir Lebih Dahsyat dari Rusia dan China
Oleh karena itu, menurut Wiku, kondisi tersebut harus menjadi pembelajaran bersama agar penyebaran virus corona dapat dikendalikan.
Menurutnya, pembatasan aktivitas ini memang merupakan salah satu langkah yang tepat untuk menekan laju penyebaran Covid-19.
Sebelumnya para menteri Kabinet Indonesia Maju ramai-ramai mengeroyok kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali menerapkan PSBB total mulai 14 September 2020.
Sejumlah pernyataan diungkapkan dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia bidang perindustrian, perdagangan, dan hubungan internasional dengan narasumber, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
Baca Juga: DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, MUI Langsung Keluarkan Himbauan untuK Warga di Indonesia
Menteri Airlangga, menyatakan dampak kebijakan Anies sudah terlihat di pasar saham tanah air hari ini.
"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI (Anies Baswedan) tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," katanya, Kamis 10 September 2020.
Diketahui, IHSG pada perdagangan sesi pertama hari ini terkapar di zona merah setelah ambles 4,88% ke level 4.898,11, bahkan sebelumnya sempat dihentikan oleh bursa.
Sementara itu, ia mengingatkan dalam mengambil kebijakan, jangan sampai mengganggu kepercayaan masyarakat.
Baca Juga: Terus Melonjak, Pertambahan Kasus Covid-19 Harian di Indonesia Kembali Cetak Rekor
"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident public. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujarnya.
Selain itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ikut merespons kebijakan Anies. Ia mengatakan kebijakan tersebut mempengaruhi industri manufaktur di Indonesia.
Ia juga mengaku tidak bisa membayangkan apabila kebijakan itu diikuti oleh provinsi-provinsi lain. "Kita lihat industri yang sudah bergeliat ini khawatir dapat tekanan," kata Agus.
Kemudian, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga menyoroti distribusi barang yang berpotensi terganggu dalam PSBB.
Baca Juga: Cara Cek Nama dan Saldo Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahap III via SMS
Karena itu, ia meminta agar jalur distribusi di setiap wilayah yang memberlakukan PSBB tetap berjalan.
"Karena PDB kita 50% konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita," ujarnya.
Tak hanya itu, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar memberikan saran kepada Kadin apakah bisa mengusulkan kepada pemprov yang memberlakukan PSBB agar memberikan pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha.
"Misalnya mereka yang mampu transportasi pekerja sendiri atau mengatur pekerja nggak boleh menggunakan transportasi umum. Saya khwatir kalau dipukul rata seperti ini dan lagi-lagi saya rasa nggak realistis pandemi selesai jangka pendek, maka nggak ada yang tahan," katanya.***
