Network
GALAMEDIA - Kementrian Agama (Kemenag) RI kekeuh untuk melaksanakan program sertifikasi penceramah. Hal ini pun direspons Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (JK).
Mantan Wakil Presiden RI ini menilai tidak mudah untuk mensertifikasi ulama. Sebab, gelar ulama atau kiai berasal dari masyarakat dan tidak ada instansi yang memberikan gelar tersebut.
Terlebih, lanjut dia, jumlah ulama yang ada di Indonesia mencapai jutaan sehingga rencana pemerintah melalui Kemenag untuk menyertifikasi ulama tidak akan semudah yang direncanakan.
Baca Juga: Belum Puas, Airlangga Hartarto Terus Ngeyel Soal Kebijakan Anies Baswedan Terkait PSBB secara Total
Hal tersebut disampaikan JK usai melakukan launching penyerahan 3.900 alat semprot disinfektan mandiri kepada seluruh masjid yang ada diwilayah DKI Jakarta di Masjid Agung Sunda Kelapa, Ahad 13 Septemmber 2020.
“Ulama atau kiai itu gelar yang diberikan oleh masyarakat, bukan oleh instansi resmi. Bisa jadi ia tidak bergelar apa-apa (tidak menempuh pendidikan formal) tetapi karena dia memiliki ilmu agama yang baik maka masyarakat memberinya gelar ulama. Yang harus diingat ulama atau kiai di Indonesia jumlahnya jutaan bagaimana bisa disertifikasi sebanyak itu,” ujar JK.
Menurutnya, sertifikasi ulama yang dicanangkan pemerintah hanya relevan untuk para da’i yang akan diundang berceramah di instansi pemerintah.
Baca Juga: Pangeran Arab Saudi Ikut Terseret Kasus Ledakan 911, Pengadilan Federal AS Kirim Surat ke Kerajaan
JK menganggap untuk melakukan sertifikasi ulama yang akan ceramah di masjid mana pun di Indonesia bukan hal yang mudah.
“Sertifikasi itu khususnya untuk Da’i yang mau ceramah di Masjid yang diatur oleh kantor kantor pemerintah. Jadi kantor pemerintah atau masjidnya hanya mengundang Da’i yang sudah tersertifikasi tapi tidak untuk semua masjid yang ada di Indonesia, tidak mudah itu,” jelas JK.***
