Network
GALAMEDIA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan permasalahan di tubuh manajemen Pertamina dari mulai melobi menteri hingga persoalan gaji direksi.
Dalam akun YouTube POIN pada Senin 14 September 2020, Ahok sebagai Komisaris Utama mengaku tidak mengetahui perubahan posisi direksi Pertamina. Soalnya, direksi langsung melobi menteri untuk urusan pergantian posisi.
"Ganti direktur bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri, karena yang menentukan itu menteri," ujar Ahok seperti dikutip dari YouTube akun Poin, berjudul "Nekat! Ahok Berani lakukan Ini", Selasa 15 September 2020.
Selain direksi, Ahok mengungkapkan, komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian terkait.
Ahok pun menyinggung soal pencopotan jabatan, namun tidak ada perubahan gaji dari karyawan. Ia mencontohkan, pencopotan jabatan direktur utama sebuah anak perusahaan Pertamina dengan gaji Rp100 juta.
"Masa dicopot gaji masi sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," papar Ahok.
Baca Juga: FPI, GNPF Ulama dan PA 212 Serukan Pemberlakuan Hukum Adat dan Qishos bagi Penyerang Ulama
Ahok mengakui sistem tersebut yang akan dia ubah di Pertamina. Selain itu, dia pun akan memotong birokrasi soal pangkat. Menurutnya, nantinya sistem pangkat akan melalui jalur lelang terbuka.
Selain perkara gaji, Ahok pun sempat menyinggung soal utang perseroan. "Udah utang 16 miliar dolar AS. Tiap kali otaknya minjem duit. Saya kesel nih," ujar Ahok.
Menurut Ahok, ada 12 cekungan yang bisa dieksplorasi dengan potensi minyak dan gas bumi. "Ngapain di luar negeri. Jangan-jangan ada komisi beli-beli minyak," ungkapnya.
Baca Juga: Umumkan di Media, China Nyatakan Siap Berperang Lawan Negara ASEAN Bahkan Amerika Serikat
Ahok pun sempat menyinggung untuk membubarkan Kementerian BUMN dan mengganti seperti sistem di Singapura yang memiliki Temasek Holding.
"Kalau bisa Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," pungkasnya.
Video tersebut sebenarnya cuplikan wawancara antara Ahok dan Najwa Shihab berjudul "Mendengar Ahok Blak-blakan di #BertemuIndonesia | Catatan Najwa" pada akun YouTube berikut ini:
***
