PSBB Diterapkan di Jakarta, Ini Pendapat Wanita Emas

- 16 September 2020, 15:10 WIB
Hasnaeni atau sosok yang akrab disapa Wanita Emas. (Foto/Antara)
Hasnaeni atau sosok yang akrab disapa Wanita Emas. (Foto/Antara) /



GALAMEDIA - Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan jumlah kasus COVID-19 dan dampak kematiannya di Ibu Kota.

Terkait langkah ini, Hasnaeni atau sosok yang akrab disapa Wanita Emas mendukung langkah tersebut karena nyawa lebih penting.

"Saya kira nyawa itu lebih penting. Tak bisa dibeli. Sementara uang itu bisa dicari," kata Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) tersebut dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 16 September 2020.

Baca Juga: Amankan Lima Miliar per Minggu Hingga 2023, Aubameyang Kini Gunakan Nomor Legenda Prancis Arsenal

Menurut Hasnaeni, PSBB total diperlukan guna menekan angka kasus positif dan risiko kematian akibat wabah virus corona sebab nyawa wajib diutamakan dibanding apa pun.

"Saya cukup apresiasi keputusan Pak Gubernur sebab apa yang dilakukan itu sangat baik," kata pemilik nama lengkap Mischa Hasnaeni Moein itu.

Hasnaeni turut mendukung kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah yang juga diberlakukan Anies. Langkah tersebut dipandang sebagai salah satu cara meminimalisasi penyebaran COVID-19.

Baca Juga: Deddy Corbuzier Ngaku Merinding, Syekh Ali Jaber Beberkan Insiden Penusukan Secara Detail

"Orang boleh berkantor di rumah. Jadi, inilah masukan buat pemerintah pusat, diizinkan orang berkantor dari rumah. Karena ini bencana dunia, bukan Indonesia saja. Jadi, ini force majeur," tuturnya.

Seiring dengan itu, Hasnaeni pun berharap agar pemerintah membantu para pengusaha yang mematuhi kebijakan WFH, yakni dengan membuat kebijakan subsidi atau pengurangan tagihan sewa kantor.

Mengingat saat PSBB total dipatuhi melalui WFH, lanjut dia, seharusnya biaya sewa menjadi lebih murah.

Baca Juga: Sekda DKI Jakarta Saefullah Meninggal Dunia Setelah Jalani Perawatan Akibat Terpapar Covid-19

"Lalu orang yang menyewa kantor gedung itu, kalau bisa orang hanya bayar 20 persen saja. Apakah itu disubdsidi pemerintah pusat atau bagaimana," katanya seperti dilansirkan Antara.

Menurut dia, hal ini teramat dirasakan para pengusaha, termasuk pihaknya.

"Kami tidak berkantor, tetapi disuruh bayar full. Kita sebenar maklum karena mereka tidak memiliki pendapatan lain. Oleh karena itu, kami ditekan. Jadi, ini simalakama," pungkas Hasnaeni.***

Editor: Dadang Setiawan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x