Network
GALAMEDIA - Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan penyebaran Covid-19 di sembilan provinsi prioritas. Hal ini dinilai akan mengundang pertanyaan pubik.
Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI, Netty Prasetiyani mengatakan bahwa meskipun penunjukan itu menjadi hak prerogatif presiden, namun dapat mengundang pertanyaan publik.
"Kenapa yang ditunjuk adalah Menko Kemaritiman dan Investasi yang tidak bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan? Bukankah beberapa waktu lalu presiden menyampaikan akan memprioritaskan kesehatan dibanding pemulihan ekonomi?," ungkap Netty dalam keterangan media, Kamis 17 September 2020.
Baca Juga: Jelang Pertemuan Taipei dan 'Pembuat Onar', Jet Tempur China Terus Berlalu-lalang di Wilayah Taiwan
Menurut Netty, pemerintah memang harus cepat tanggap merespons perkembangan pandemi di sembilan provinsi tersebut, namun setiap kebijakan yang diambil harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Misalnya, antara lain, mempertimbangkan tupoksi setiap elemen terkait.
"Seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi leading sector dalam penanganan pandemi ini. Bagaimana kita akan membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait tidak diberi kewenangan luas untuk melakukan tupoksinya," ujar Netty.
Persoalan sektor kesehatan masih banyak yang belum tertangani dengan baik menurut Netty msalah ini seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik.
Baca Juga: Harga Emas Turun Naik dalam Setiap Harinya, Yuk Cari Tahu Penyebabnya
"Lonjakan kasus per 16 September tembus rekor baru 3.963 orang. Ini dikarenakan karena masih minimnya dukungan dan perlindungan terhadap nakes, kekurangan APD, kapasitas rumah sakit, ketersediaan alat dan bahan test, laboratorium dan upaya pengembangan vaksin. Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis," katanya.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera menunjukkan aksi dan bukti bahwa pandemi memang ditangani dengan baik.Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas dan penunjukkan personal penanggungjawab didasari pertimbangan terbaik, bukan asal tunjuk. "Saya menunggu greget pemerintah," pungkasnya.***
