Network
GALAMEDIA - Sejumlah negara kaya yang mewakili 13 persen dari populasi dunia dikabarkan memborong lebih dari setengah calon vaksin corona (Covid-19) dari beberapa produsen farmasi.
Organisasi non-pemerintah, Oxfam menemukan fakta tersebut setelah menganalisa data yang dikumpulkan oleh perusahaan analisis Airfinity.
Oxfam meneliti kesepakatan yang dibuat oleh produsen farmasi untuk lima kandidat vaksin yang saat ini sedang uji coba tahap akhir. Lima vaksin tersebut yakni AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer dan Sinovac.
"Akses ke vaksin seharusnya tak bergantung pada di mana Anda tinggal atau berapa banyak uang yang Anda miliki," kata Robert Silverman dari Oxfam America seperti dikutip dari AFP, Kamis 17 September 2020.
Baca Juga: Kabareskrim Polri Sebut Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Kandung Unsur Pidana
"Pengembangan dan persetujuan vaksin yang aman dan efektif sangat penting, tetapi yang sama pentingnya adalah memastikan vaksin tersedia dan terjangkau untuk semua orang."
Oxfam menghitung kapasitas produksi gabungan dari lima kandidat vaksin ini mencapai 5,9 miliar dosis, cukup untuk tiga miliar orang di dunia.
Kesepakatan ini telah disetujui untuk 5,3 miliar dosis. Dari jumlah itu, 2,7 miliar dosis atau 51 persen telah dibeli oleh negara, wilayah, dan kawasan maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Australia, Hong Kong dan Makau, lalu Jepang, Swiss serta Israel.
Sementara sisanya 2,6 miliar dosis telah dibeli oleh atau dijanjikan ke negara-negara berkembang antara lain India, Bangladesh, China, Brasil, Indonesia dan Meksiko.
Baca Juga: Nikita Mirzani Ingin Punyak Anak Lagi Tanpa Harus Menikah
Organisasi nirlaba tersebut menambahkan bahwa kandidat vaksin yang dikembangkan oleh Moderna, telah menerima 2,5 miliar dolar dari uang pembayar. Namun perusahaan itu memilih menjual semua pasokan ke negara-negara kaya karena ingin mendapatkan keuntungan.
Oleh karena itu, Oxfam dan organisasi lain menyerukan agar vaksin bisa didistribusikan secara adil dan merata tanpa biaya alias gratis.
"Ini hanya akan mungkin jika perusahaan farmasi mengizinkan vaksin diproduksi seluas mungkin dengan membagikan pengetahuan mereka secara bebas tanpa paten, daripada melindungi monopoli mereka dan menjual kepada penawar tertinggi," kata Oxfam.
Virus corona kini telah menginfeksi 30 juta orang di seluruh dunia dan mengakibatkan 945.159 kematian.
Baca Juga: Ditolak MUI dan Sejumlah Ormas Islam, Kemenag Bersikukuh Jalankan Program Penceramah Bersertifikat
Sementara itu Indonesia melakukan penandatanganan kesepakatan dengan organisasi pendanaan untuk anak-anak atau UNICEF dalam rangka kerja sama menghadirkan vaksin Covid-19 yang aman, luas, dan
terjangkau.
Penandatanganan MOU for the Provision of Procurement Services Kementerian Kesehatan RI
dan Perwakilan UNICEF itu disiarkan secara virtual, Rabu kemarin.
Tampak hadir Menteri Kesehatan RI, Terawan, Debora Comini, perwakilan UNICEF di Indonesia, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, serta Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir.
Terawan mengatakan, Indonesia bekerja keras untuk mendapatkan vaksin corona yang aman, efektif, dan dalam skala besar.
Salah satunya, menjalin komunukasi dengan GAVI (Global Alliance for Vaccine and Immunization), CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), dan WHO melalui COVAX.
"Peran UNICEF dalam COVAX sangat penting yakni akan memastikan setiap negara termasuk Indonesia memiliki akses vaksin yang aman, cepat dan merata," jelasnya.
Baca Juga: Kabareskrim Polri Sebut Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Kandung Unsur Pidana
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan UNICEF di Indonesia Debora Comini mengatakan, pengadaan vaksin merupakan upaya kolektif yang harus melibatkan banyak pihak.
"Pengadaan vaksin harus melalui solidaritas dan kerja sama internasional. Suatu negara tidak bisa bekerja sendirian. Kami berharap vaksin covid-19 dapat hadir sesegera mungkin. Kami juga ingin memastikan vaksin tersedia untuk semua orang, termasuk semua anak-anak," harap Comini.
Pada kesempatan yang sama juga, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, ketersediaan vaksin Covid-19 melalui jalur multilateral dapat diperoleh pada 2021 mendatang.
Ia melanjutkan, jalur multilateral itu berasal dari skema GAVI (Global Alliance for Vaccine and Immunization), CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), dan WHO melalui Covax Facility.***
