Network
Tak cuma itu, alasan penolakan yang tak kalah penting yaitu deklarasi KAMI di Tasikmalaya berpotensi memecah belah keutuhan warga Kota Santri. Saat ini, lanjut Suguyanto, warga Tasikmalaya sudah tentram dan damai.
Baca Juga: Oknum Massa KAMI Diduga Lakukan Intimidasi, Mahasiswa Bandung Desak Polisi Mengusut Tuntas
"Gerakan KAMI yang menggelar deklarasi di sejumlah daerah ini bukan lagi gerakan moral tapi politik," tuturnya.
"Kami menilai KAMI adalah gerakan politik yang terindikasi makar, karena terus mendiskreditkan Pemerintahan yang sah. Bahkan mereka terus memprovokasi rakyat untuk melawan Pemerintah," lanjut Sugiyanto menegaskan.
Ia mengungkap indikasi itu dari tuntutan petinggi KAMI yang menginginkan Sidang Istimewa MPR. Agenda yang tercium, mereka lebih condong kearah penurunan pemimpin negara dalam hal ini presiden.
Padahal secara prosedur hukum, tambahnya, melalui amandemen Undang-Undang 45 dengan sistem presidensil tidak bisa serta merta menurunkan Presiden.
"Artinya secara konstitusi mekanisme pelengseran presiden itu sudah diatur. Salah satunya, Presiden dapat dilengserkan bila ada pengkhianatan pada negara atau tindak pidana korupsi," terangnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Mahfud MD Bakal Bergabung dengan KAMI Bersama Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin
"Jadi KAMI ini jangan mengatasnamakan kepentingan rakyat, karena sudah jelas gerakan ini adalah gerakan politik," tegas Sugiyanto.
Sugiyanto pun meminta Pemerintah dan aparat keamanan bersikap tegas terhadap kelompok yang membuat kegaduhan dan provokasi.
