Network
Politisi Partai Gerindra ini juga menyebut sejumlah wilayah yang akan dijadikan jalan tol ini berkaitan dengan wilayah hutan, sehingga perlu ada koordinasi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Karena ada beberapa wilayah yang berkaitan dengan perhutanan sehingga kita akan melakukan koordinasi dengan Menteri LHK sehingga ada sinergi yang baik dan diselesaikan," ujarnya dikutip dari laman resmi DPR RI.
Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan ini juga menyebutkan, kendala anggaran tidak menjadi persoalan dalam pembangunan tol Cisundawu.
Pasalnya, pemerintah pusat sendiri telah mengintervensi pembebasan lahan ini melalui APBN, tinggal bagaimana pemerintah mampu mensosialisasikan pembebasan lahan ini dengan cara yang baik.
Baca Juga: Alhamdulillah, Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Cimahi Cukup Tinggi
"Kalau masalah anggaran itu kan pemerintah pusat sudah mengintervensi pembebasan lahan dengan APBN. Jadi itu sebenarnya tidak ada masalah," ujarnya.
"Yang jadi persoalan adalah bagaimana mensosialisasikan masyarakat kita terkait permasalahan tersebut dan yang penting juga ini berkaitan dengan masalah hutan ini perlu dikonsultasikan," terang Andi Iwan.
Untuk mewujudkan pembangunan tersebut memerlukan kerja sama yang baik antara kementerian. Namun dari sisi politik, Komisi V DPR RI akan mendukung percepatan pembangunan tol Cisumdawu yang menghubungkan BIJB dengan Kota Bandung tersebut.***
