Network
GALAMEDIA - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Profesor Dr Rochmat Wahab tak habis pikir dengan adanya tuduhan makar yang ditujukan kepada Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
“Beliau itu purnawirawan jenderal, mantan Panglima TNI. Sepanjang hidupnya berjalan di atas sumpah prajurit sebagaimana ASN. Haqqul yaqin, semua anggota TNI, Polri dan ASN juga pejabat negara telah disumpah untuk setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Justru kami heran, ketika Pancasila terancam, sebagian besar di antara kita diam,” ujar salah seorang deklalator KAMI ini, Ahad 20 September 2020.
Menurutnya, kehadiran KAMI adalah sebuah keharusan. Sebagai bagian dari anak bangsa, KAMI tidak boleh diam menyaksikan ancaman terhadap konstitusi negara, Pancasila serta UUD 1945.
Baca Juga: Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini, Siap Buat Kamu Kenyang dan Kantong Hemat
Di sisi lain KAMI juga mencermati bagaimana penegakan hukum, ekonomi, politik, pendidikan di negeri ini.
“Terus terang, KAMI tidak tega kalau Pancasila diotak-atik. Hari ini, kita saksikan dengan kasat mata, ada upaya-upaya mereduksi Pancasila dan UUD 1945. Kami tidak rela, karena (Pancasila dan UUD 1945) adalah pengikat kuat NKRI,” katanya.
Ia mengaku prihatin menyaksikan munculnya RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang jelas-jelas berbeda dengan Pancasila 18 Agustus 1945. Apalagi, kelahiran RUU HIP ini telah melalui proses di DPR RI.
Baca Juga: Sebut Presiden Jokowi Bakal Dibully Habis-habisan, Rocky Gerung Minta Menlu Retno Marsudi Hati-hati
“Ini masalah serius. Kita sebagai anak bangsa, tidak boleh diam. KAMI terpanggil untuk meluruskan semua itu, dan KAMI akan bergerak sesuai dengan konstitusi. Tidak ada kamus makar bagi KAMI,” tegasnya.
KAMI, jelas Prof Rochmat, ingin membangun kesadaran bersama, bahwa, negeri ini menghadapi masalah serius. Tidak cukup hanya diserahkan kepada pemerintah saja. Harus kita bantu. KAMI telah melakukan kajian secara seksama, hasilnya, dibutuhkan sinergitas antara rakyat dan penguasa.
“Sayangnya, masih ada kelompok tertentu yang ketakutan, sehingga mereka sibuk membuat stigma makar, oposisi dan lain sebagainya. KAMI bukan gerakan ‘anak kemarin sore’. Mereka yang tergabung dalam KAMI ini, telah melewati jalan panjang sebuah pergerakan. KAMI tidak akan terpancing dengan tudingan-tudingan miring seperti itu,” tambahnya.
Baca Juga: Fadli Zon Apresiasi TNI, Berani Sebut Separatis Teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata Papua
Prof Rochmat mengatakan pada 30 September adalah momentum untuk mengingatkan negeri ini pernah mengalami tragedi kelam, G/30-S/PKI. Jangan sampai terulang. Ini common enemy (musuh bersama) bangsa Indonesia sebagai umat beragama. Begitu juga esoknya, 1 Oktober, ini adalah Hari Kesaktian Pancasila. Jangan diam ketika Pancasila terancam.
“Maka, KAMI akan membuat kegiatan sebagai pengingat, membangun kesadaran bersama betapa pentingnya menjaga Pancasila, betapa pentingnya waspada terhadap kebangkitan komunis."
Baca Juga: Khabib Nurmagomedov Hari Ini Berulang Tahun, UFC Jadi Jalan Dakwah Sesuai dengan Namanya
"Tetapi, kalau pemerintah tidak mengizinkan, KAMI juga tidak memaksakan pada hari H-nya. Karena pemegang izin (otoritas) adalah pemerintah. Jika dimungkinkan dapat dilaksanakan pada hari lain dengan retap seizin pemerintah. Jika tetap tidak bisa, ya kita akan terima, semoga Tuhan YME meridloi,” ujarnya.***
