Network
GALAMEDIA - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo mengungkapkan dirinya dicopot dari jabatan Panglima TNI karena perintah menonton film G30S/PKI.
Hal tersebut diungkapkan Mantan Panglima TNI itu pada video akun Youtube Hersubeno Point.
Terkait hal itu, Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian membantah hal tersebut.
"Kalau itu memang masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan waktunya pergantian pimpinan TNI. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan pemutaran G30S," ucap Donny Rabu 23 Septemmber 2020.
Baca Juga: Kritik Pidato Presiden Jokowi di Sidang PBB, Andi Arief: Kalau Kita Sedang Sudah, Jelaskan Saja!
Donny menuturkan, terlau jauh jika Gatot kemudian mengaitkan penggantian panglima TNI itu karena perintah pemutaran film G30S/PKI.
Ia menegaskan bahwa pergantian panglima TNI saat itu sudah tepat karena sesuai dengan masa jabatan Gatot yang sudah berakhir.
"Saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau. Kita tahu pimpinan TNI/Polri pasti ada masa jabatan dan ketika berakhir kan ada pergantian," terangnya.
Donny juga membantah pernyataan Gatot yang menyebut penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merupakan keinginan dari PKI.
Ia menjelaskan 1 Juni saat itu menjadi hari ketika Presiden ke-1 RI Sukarno berpidato tentang Pancasila dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Hingga akhirnya 1 Juni diperingati karena menjadi hari pertama kali Pancasila disampaikan secara terbuka.
Baca Juga: Penyaluran BLT Lamban, Presiden Jokowi Siap-siap Ganti Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan
"Jadi tidak ada hubungannya dengan PKI. Lalu PKI siapa yang menginginkan itu dirayakan 1 Juni? Itu agak halusinatif dan terlalu jauh menghubungkan hari lahir Pancasila dan PKI," tutur Donny.
Hal serupa juga disampaikan Donny untuk menanggapi pernyataan Gatot terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang sempat menimbulkan polemik.
Gatot menilai, ada pihak yang ingin mengubah dasar negara melalui RUU HIP yang merupakan manifesto dari tokoh PKI DN Aidit.
Donny menegaskan bahwa pembahasan RUU HIP saat itu tak ada kaitannya dengan PKI. Terlebih RUU HIP kini telah diubah menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Tidak ada sama sekali yang disebut sebagai PKI ingin mengganti dasar negara lewat RUU HIP. Pun sekarang sudah berganti RUU BPIP yang mengatur tupoksi BPIP. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya.
Baca Juga: Gugurkan 32.760 janin, Klinik Aborsi Raup Keuntungan Rp 10 Miliar
Terlepas dari hal tersebut, Donny tak memungkiri banyak dinamika terkait PKI jelang 30 September. Namun ia menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tak berkaitan dengan PKI.
Menurutnya, PKI adalah organisasi terlarang yang sudah dibubarkan sehingga mustahil jika kemudian memengaruhi pemerintah dalam mengambil berbagai kebijakan.
"Dinamika politik terkait PKI itu biasa, apalagi menjelang 30 September. Dari tahun ke tahun pasti ada suara-suara yang selalu menuding ini itu terhadap pemerintah, berkaitan PKI,"ujarnya.
Gatot menyebut dirinya diganti karena memerintahkan jajarannya menonton film G30S/PKI. Perintah Gatot saat itu juga sempat menimbulkan polemik.
Sebelumnya melalui sebuah video yang diunggah di akun Youtube Hersubeno Point 21 September 2020, Gatot menyinggung soal pergantian sebagai panglima TNI pada 2017.
"Pada saat saya jadi panglima TNI, maka saya memerintahkan jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI," dikutip dari tayangan di akun Youtube.
Baca Juga: Minuman Bir dan Cap Tikus Dipercaya Bisa Bunuh Covid-19, Ini Kata Mendagri Tito Karnavian
Sampai akhirnya politikus PDIP yang ia sebut sebagai 'sahabat' memintanya berhati-hati.
"Saya punya sahabat dari salah satu partai, sebut saja partai PDI menyampaikan, 'Pak Gatot hentikan itu. Kalau tidak Pak Gatot akan diganti'," tuturnya.
"Saya bilang 'terima kasih', tapi justru saya gas karena ini benar-benar berbahaya, dan memang benar saya diganti," lanjutnya.
Ia juga menyinggung peringatan 1 Juni yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai hari lahir Pancasila. Menurutnya, penetapan 1 Juni itu adalah keinginan PKI.
Gatot juga menyebut pembahasan RUU HIP beberapa waktu lalu itu sejatinya ingin mengubah dasar negara Indonesia seperti keinginan PKI.
"Ini adalah manifesto yang disampaikan DN Aidit tahun 1963. Jadi aklau Pancasila diubah sedangkan dalam pembukaan UUD 1945 mengatakan dasar negara adalah Tuhan Yang Maha Esa, berarti sama dengan ingin mengubah negara ini. Siapa lagi kalau bukan itu PKI," ucapnya.***
