Sudah Dipinjami Gedung, Bawaslu Mohon Kendaraan Operasional ke Pemkab Subang

- 25 September 2020, 19:47 WIB
Ketua Bawaslu Kabupaten Subang didampingi jajarannya saat menyerahkan buku selintas pandang kepda Bupati Subang. /

GALAMEDIA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Subang sejak menjadi lembaga permanen masih membutuhkan bantuan, terutama kendaraan operasional  dari Pemerintah Kabupaten terutama untuk operasional menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, apalagi ada wacana akan digelar tahun 2022.

“Memang tadi kita bersama seluruh komisioner dan sekretariat bersilaturrahmi kepada Bupati Subang dan jajaranya, termasuk memohon permintaan kendaraan operasional untuk kepentingan lembaga,“ kata Ketua Bawaslu Kabupaten Subang, H. Parrahutan Harahap yang ditemui, Jumat 25 September 2020.

Didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Subang, Euis Yulia, M.Si menyatakan kalau Bawaslu pun tidak mengingkari kalau Pemkab.Subang sudah memberikan bantuan pinjaman bangunan untuk sekretariat di Jalan Veteran, Subang.

Baca Juga: Najwa Shihab Disebut Luhut Pandjaitan Memprovokasi, Ini Jawaban Telak yang Membuatnya Tak Berkutik

“Selain kendaraan untuk operasional, kita juga mengingatkan untuk mulai memikirkan anggaran untuk keperluan pemilihan kepala daerah mendatang,“ ujarnya.

Bupati Subang, H.Ruhimat yang didampingi Asda 1, H.Asep Nuroni dan Asda 2, H.Komir Bastaman mengatakan, akan mengupayakan mengupayakan permohonan pinjam pakai kendaraan operasional terutama untuk operasional pengawasan dan penindakan di lapangan.

“Mungkin tidak sekarang karena Pemerintah Daerah tidak bisa langsung mengajukan perubahan anggaran. Maka pengajuan tersebut akan dianggarkan pada tahun 2021,“ kata Bupati.

Baca Juga: Ridwan Kamil Restui Pasangan Bedas Dalam Pilkada Kabupaten Bandung ?

H.Ruhimat pun mengucapkan terimakasih kepada Tim Bawaslu yang sudah berkenan bersilaturahmi. Karena dengan begitu, semua yang terlibat bisa menyampaikan keluh kesahnya dalam membangun Subang agar lebih baik di hari esok sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Selama pemerintah daerah ada kemampuan akan diperhatikan, apalagi bukan untuk kepentingan pribadi tetapi lembaga. **

Halaman:

Editor: Kiki Kurnia


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X