Network
GALAMEDIA - Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, menyebutkan, saat ini 75 persen pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut melaksanakan kerjanya dari rumah atau work from home (WFH).
Menurut Helmi, meski hanya 25 persen pegawai yang bekerja di kantor, akan tetapi pelayanan terhadap publik masih tetap berjalan normal karena dilakukan pengecualian bagi kantor yang melaksanakan pelayanan publik.
"Seperti halnya untuk kebersihan dan pengangkutan sampah, masih berjalan seperti biasanya," ujarnya, Jumat 25 September 2020.
Baca Juga: Perempuan Pengemudi KIA di Tasikmalaya Tabrak Tiga Orang, Satu Tewas di Tempat
Helmi menyebutkan, Bupati Garut pada minggu lalu menyatakan jika Garut darurat Covid-19, dan minggu ini pun, terang Helmi, Garut masih dalam masa darurat Covid-19.
"Jadi, konsekwensi dari darurat itu kan banyak, yang PNS itu 75 persen harus work from home, yang ngantor itu hanya 25 persen, tetapi tetap pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," ucapnya.
Helmi menuturkan, memang ada beberapa yang dikecualikan, seperti untuk persampahan tidak bisa work from home. Selain itu, terangnya, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga dilakukan secara bertahap.
Baca Juga: Sebut Timor Leste Mampu Jadi Dubai Kedua di Dunia, Terbukti Ramos Horta Mimpi di Siang Bolong
"Disamping pelayanan online, yang ofline juga dilayani karena ruangan kantor Disdukcapil cukup luas, pegawai juga mencukupi, jadi masih tetap berjalan," katanya.
