Network
"Mereka harus punya kebijakan afirmatif belanja media," tambah Ali.
Lebih lanjut Ali menyatakan, kebijakan afirmatif bagi keberlangsungan industri media mutlak diperlukan. Hantaman informasi di sosmed yang penuh ketidak jelasan, bisa ditangkal dengan adanya media maistream.
"Hanya kerja jurnalistik yang bisa menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sehat," katanya.
Baca Juga: ICW Soroti KPK, Sebut Jokowi Hingga DPR dan Pansel Gagal Cari Pemimpin yang Berintegritas
Ia pun menuturkan, industri pers itu operasionalnya hampir sama dengan industri lain. Dia butuh belanja mulai dari energi yang dipakai, kertas, biaya kantor dan gudang, sampai biaya riset dan inovasi.
"Sialnya, industri media tidak bisa bekerja serta merta hanya untuk mencari untung seperti industri komersil lainnya," urainya.
"Dari situlah panggilan tanggung jawab pemerintah karena pers merupakan bagian dari pilar demokrasi," sambung Ali.
Ali juga memberikan warning jika media tak lagi eksis. Menurut dia, robohnya industri media akan menjadi bahaya bagi keberlangsungan Negara Indonesia.
Baca Juga: Kompetisi Kembali Ditunda, PT LIB Akan Komunikasikan Soal Subsidi Klub
"Pemerintah sudah tepat menciptakan situasi dimana demand terhadap industri media tetap bertahan dan membesar dengan kampanye anti hoaks dan penyesatan informasi," terangnya.
