Network
GALAMEDIA - Netizen meramaikan tagar #BatalkanOmnibusLaw atau #TolakOmnibusLaw pada media sosial twitter sebagai respons atas rampungnya pembahasan Omnibus Law di tingkat I oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Klaster yang banyak diperbincangkan adalah klaster RUU Cipta Kerja dalam Omnibus Law. Omnibus Law sendiri selesai di tingkat I pada Kamis 3 Oktober 2020.
Sontak tindakan tersebut mendapat berbagai reaksi dari netizen.
"Omnibus Cilaka tdk mbuka lapangan pekerjaan, tapi mfaatkan tenaga muda Indonesia yg sdg mbludak dgn biaya murah, tdk ada jaminan hak dll," cuit Haris Azhar, Ahad 4 Okotober 2020.
Omnibus Cilaka tdk mbuka lapangan pekerjaan, tapi mfaatkan tenaga muda Indonesia yg sdg mbludak dgn biaya murah, tdk ada jaminan hak dll.— Jogging bukan joget (@haris_azhar) October 4, 2020
Kemudian aktivis gerakan perempuan @Lini_ZQ juga turut memberikan komentarnya terkait pembahasan RUU Cipta Kerja yang baru saja rampung.
Menurutnya, jika rakyat tidak segera bertindak, Omnibus Law akan diundangkan dalam waktu dekat.
"Mual banget nonton sidang pengambilan keputusan tingkat 1 atas Omnibus Law RUU Cipta Kerja di malam minggu ini. Dari 9 Fraksi, 7 Menyetujui dan 2 MENOLAK. Kalo bukan karena kekuatan rakyat yang menghadang, Omnibus segera diundangkan dalam paripurna beberapa hari ke depan," katanya.
~Swafoto usai sidang pengambilan keputusan tingkat 1 Omnibus Law di malam minggu~.
Netijen sekalin dipersilakan meninggalkan komentar di kolom reply. pic.twitter.com/7CDPGz9FcS— Lini Zurlia (@Lini_ZQ) October 4, 2020
Aktivis Ulil Abshar Abdallah melalui akun twitternya mengatakan menolak RUU Cipta Kerja. Menurutnya RUU yang menuai banyak penolakan ini memang memiliki banyak masalah.
"Saya sudah tidak di partai manapun sekarang. Tapi saya mendukung dua partai ini untuk menolak RUU Cipta Kerja. Jika sebuah RUU ditolak kaum perempuan, buruh, aktivis lingkungan, berarti memang ada masalah di dalamnya. Secara moral-etis, kita sebaiknya berpihak pada kaum kecil," ucapnya.
Baca Juga: Heboh di Media Sosial, Donald Trump Lakukan Kebohongan Publik
Netizen lain dengan nama akun @mitatweets juga turut meramaikan pembahasan Omnibus Law di Twitter. Dalam cuitannya, ia mengatakan Omnibus Law akan mempermudah perampasan lahan dan eksploitas lingkungan.
"Teman-teman yg ga ngikutin isunya mungkin tahunya Omnibus Law hanya isu buruh. NGGAK. Aktivis lingkungan, masyarakat adat, semua mau #BatalkanOmnibusLaw karena akan mempermudah perampasan lahan, eksploitasi lingkungan, serta mengikis perlindungan bagi petani, nelayan, dsb," katanya.
Tanggapan serupa juga disampaikan akun @alnickmnathan, menggunakan bahasa inggris, ia menjelaskan perbedaan ekspektasi dan realita omnibus law.
Baca Juga: Moeldoko Tuduh RS Perkaya Diri di Masa Covid-19, Dokter Ngamuk! Klaim Justru Tak Dibayar Pemerintah
"Expectation: reducing minimum wages, eliminating labour and environmental regulations to improve the economy Reality: reducing aggregate consumer demands, stuck in unsustainable low-productivity and low-wage economy, environmental destruction," ucapnya.
Salah seorang buruh kecewa partainya mendukung RUU Cipta Kerja padahal sebelumnya menolaknya.
@Gerindra waduh akhir nya partai yg saya dukung dulu setuju sama omnibus law... ambyar sudah harapan saya sebagai buruh saya kira dulu dukung biar nasib buruh bisa di perjuangkan sama partai gerindra— irwin (@winsyah51) October 4, 2020
Akun twitter @kartiksft ikut meramaikan pembahasan omnibus law di jagat dunia maya. Menurutnya, dengan selesainya pembahasan Omnibus Law, DPR RI mengabaikan suara rakyat Indonesia.
"@DPR_RI ignoring Indonesian's voice and protests of #BatalkanOmnibusLaw #JegalSampaiGagal," katanya.***
