Network
GALAMEDIA - Penolakan terhadap UU Omnibus Law Ciptaker makin meluas ke daerah-daerah. Bukan hanya datang dari kalangan buruh, mahasiwa dan pelajar, bahkan kini melibatkan akademisi dan pimpinan daerah.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani merasa prihatin dan menyebut pemerintah harus bertanggungjawab meredakan situasi. Unjuk rasa pasti membawa imbas pada kehidupan masyarakat. Jika penanganannya kurang tepat bisa membawa banyak korban.
"Pemerintah harus bertanggungjawab meredakan situasi dengan cara-cara persuasif. Jangan bersikap seolah bersembunyi tangan setelah melempar batu," ungkap Netty dalam keterangan medianya, Sabtu, 10 Oktober 2020.
Baca Juga: Terungkap! Ini Kendala PJJ Tidak Maksimal, Wakaf Salman ITB dan bodrex Luncurkan Program Donasi
Menurut Netty, unjuk rasa meluas karena pemerintah kurang terbuka dan transparan terkait isi undang-undang Ciptaker secara utuh dan menyeluruh.
"Tolong tunjukkan dengan jujur mana naskah final Undang-Undang Ciptaker hasil pembahasan Panja dan Timus Baleg DPR RI? Jangan lakukan pembiaran atas tafsir yang beredar di masyarakat dengan menyebut hal tersebut sebagai hoax, namun tidak ada klarifikasi dengan bukti naskah asli. " tegas Netty.
Baca Juga: Beredar Kabar, Demokrat dan Cikeas Dituduh Danai Demo 8 Oktober yang Berakhir Ricuh
"Bagaimana mungkin bisa terjadi sebuah undang-undang disahkan sementara anggota panja-nya saja saja mengaku belum menerima naskah otentiknya?," ujarnya menambahkan.
Dikatakan sejak awal diluncurkan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan, investasi, dan klaster lainnya dalam RUU Omnibus Law Ciptaker sudah menuai kontroversi.
"Belum lagi duduk semua persoalan, proses pembahasannya malah disegerakan, dipaksakan, bahkan dibahas secara maraton saat pandemi Covid-19 sampai menabrak persidangan pada masa reses," ujarnya.
