Network
GALAMEDIA - Gelombang demo penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja terus berlanjut di sejumlah daerah, termasuk di Ibu Kota Jakarta. Padahal semula demo akan digelar sejak 6 hingga 8 Oktober 2020.
Tak cuma dari kalangan buruh, aksi unjuk rasa ternyata datang juga dari elemen masyarakat lainnya, termasuk sejumlah Ormas Islam dalam waktu dekat. Aksi turun ke jalan ini dilakukan di tengah kondisi bangsa yang berjuang melawan pandemi Covid-19.
Beberapa hari lalu, Jakarta menjadi pusat aksi massa. Sayangnya, aksi itu berujung kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas umum. Pemprov DKI Jakarta belajar dari pengalaman sehingga akan melakukan pengamanan lebih ketat.
Baca Juga: Puluhan Anggota KAMI Medan Diciduk Polisi, Termasuk Sang Ketua
Bersama dengan Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan telah menyiapkan pengamanan ekstra. Termasuk di sekitaran fasilitas umum yang kerap menjadi sasaran perusakan.
"Memang ini (perusakan dan pembakaran halte TransJakarta) baru pertama kali terjadi," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan seperti dikutip dari RRI.
Demo penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja juga akan dilakukan oleh beberapa kelompok. Termasuk Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persatuan Alumni (PA) 212 dan sejumlah ormas lainnya. Mereka akan 'mengepung' Jakarta dan menyuarakan tuntutannya.
Baca Juga: APK Paslon Gibran-Teguh Paling Banyak Melanggar Aturan
Aksi unjuk rasa susulan yang dilakukan oleh Ormas Islam tersebut rencanya akan dilakukan besok pada Selasa, 13 Oktober 2020 di Jakarta. Seperti halnya ditulis bekasi.pikiran-rakyat.com dalam artikel berjudul "Sambut Demo FPI, PA 212, GNPF Ulama, dan Ormas Lainnya, Anies Baswedan Siapkan Pengamanan Ekstra".
Gubernur Anies Baswedan mengaku sudah mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan. "Demo di Jakarta sudah terjadi berkali-kali. Dalam beberapa tahun ini (demonstrasi) juga terjadi," ujar dia.
