Network
GALAMEDIA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung mencatat adanya lima kasus pelanggaran terhadap anak pada saat pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 di Kabupaten Bandung.
Hal ini dikarenakan pasangan calon (paslon) dan tim kampanye belum menjadikan anak sebagai salah satu isu krusial dalam pembangunan kelak pasangan calon terpilih.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga pada Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia menjelaskan, lima kasus itu merupakan hasil rekapitulasi pengawasan hingga Senin 12 Oktober 2020 atas kegiatan kampanye yang dilakukan terhadap ketiga paslon.
Baca Juga: Jokowi Diminta Hindari Gaya Otoriter, Pendiri Mizan: Jangan Gengsi Mendengar Rakyat
Bentuk pelanggaran tersebut di antaranya membawa bayi atau anak-anak yang belum memiliki hak pilih ke arena kampanye. Pelibatan anak dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk menggalang dukungan baik secara offline maupun online.
"Anak kerap dilibatkan untuk mencapai kepentingan tertentu yang tidak berkaitan dengan kebutuhan orang dewasa," kata Hedi kepada wartawan di Soreang, Selasa 13 Oktober 2020.
Selain itu, modus pelanggaran kampanye pelibatan anak lainnya yakni menjadikan anak sebagai bintang utama dari iklan politik dan memasang foto, video anak atau alat peraga kampanye lainnya.
Baca Juga: 10 Manfaat Puasa Senin Kamis Untuk Kesehatan, Mulai Cegah Kanker Hingga Alzheimer
Menurut Hedi, adanya larangan pelibatan anak itu sebenarnya dimaksudkan agar proses politik pemilihan kepala daerah yang sangat kental dengan kompetisi tidak berdampak buruk pada anak. Bila pemahaman anak belum maksimal, dikhawatirkan akan memunculkan jiwa kompetisi yang tidak sehat pada anak.
