Network
GALAMEDIA - Untuk membahas Omnibus Law yang ditolak beragam elemen masyarakat, Kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) berencana ketemu dengan Presiden Joko Widodo.
Ketua Apeksi, Airin Rachmi Diany, Selasa, 13 Oktober 2020 menuturkan, para wali kota meminta kepada Presiden Jokowi untuk dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-undangan (Perppu).
Apalagi, lanjutnya, Presiden sempat berjanji melibatkan kepala daerah. “Itu ditanggapi baik oleh dirjen otda kita akan dilibatkan dalam PP,” ujar Airin.
Baca Juga: Tangkap Pendemo Anarkis, Pengamat: Negara Tidak Boleh Kalah Oleh Pelanggar Hukum
Menurutnya seperti dilansirkan rri.co.id, para kepala daerah juga terus berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri melalui direktorat jenderal otonomi daerah. Pihaknya juga akan melakukan pengkajian terhadap poin-poin dalam Undang-undang tentang Cipta Kerja itu.
“Karena ada beberapa regulasi yang aturan dan ketentuannya tugas pokok dan fungsi kami pemerintahan di daerah,” pungkasnya.***
