SBY dan AHY Ngeluh Dituding Jadi Dalang Demo Tolak Omnibus Law, Mahfud MD: Nanti Kami Selesaikan

- 14 Oktober 2020, 08:22 WIB
Mahfud MD. (dok)
Mahfud MD. (dok) /


GALAMEDIA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pihak pemerintah tidak pernah menuding Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai dalang aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja di Jakarta yang berlansung ricuh.

"Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sebagai dalang atau membiayai unjuk rasa," ujar Mahfud dalam akun twitternya, Rabu 14 Oktober 2020.

Seperti diketahui beberapa hari terakhir ini santer SBY dituduh berada di belakang aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Hal itu memaksa SBY memberikan klarifikasi khusus kepada publik melalui media YouTube.

Dalam video tersebut SBY mengaku mengetahui orang yang mengeluarkan tuduhan tersebut.

Baca Juga: Presiden Jokowi Telah Melanggar Janjinya Sendiri untuk Melindungi Hak Asasi Manusia

"Saya tahu. Mengapa saya tahu? Karena ketika ada seseorang yang membawa berita itu kepada pemimpin kita, presiden kita, ada juga saksinya di situ yang kaget sekali dan belakangan setelah lewat prahara itu, dia menyampaikan kepada saya," ungkap SBY dalam video tersebut.

"Kalau saya dituduh ingin merusak negara, ingin mengganggu negara, sedih loh pak saya, sakit hati saya Pak Jokowi," ujarnya.

Tak hanya SBY, putranya pun sebagai Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengeluarkan pernyataan pers untuk menanggapi isu yang berkembang terkait tuduhan ke Partai Demokrat sebagai pihak yang berada dibalik unjuk rasa.

Baca Juga: Presiden Jokowi Telah Melanggar Janjinya Sendiri untuk Melindungi Hak Asasi Manusia

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu juga dituduh sebagai dalang aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.

"Ada 'akun bodong' yang menyerang diri saya pribadi dan Partai Demokrat hanya karena kami berbeda pendapat. Disebar hoax, bahwa saya mendalangi demo UU Ciptaker," kata AHY.

AHY mengatakan, tuduhan tak berdasar itu pun terbantahkan karena berbagai elemen masyarakat banyak yang menolak UU Cipta Kerja.

Mahfud pun mengungkapkan tuduhan seperti itu kemungkinan hanya ada pada akun bodong di twitter.

"Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di (akun) medsos-medson yang tak jelas," ujarnya.***

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x