Network
GALAMEDIA - Pernyataan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law sebagai sampah demokrasi direspons keras Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain.
Tengku Zulkarnain mengatakan masyarakat yang berunjuk rasa memperjuangkan kebenaran dengan turun ke jalan merupakan pejuang demokrasi, bukan sampah demokrasi.
“Pendemo yang memprotes ketidakadilan dan Undang Undang yang dirasa tidak adil adalah Pejuang Demokrasi, bukan Sampah Demokrasi,” sebut Tengku Zulkarnain dalam akun twitternya, Rabu 14 Oktober 2020.
Baca Juga: Keroyok Ridwan Kamil bersama Jimly Asshiddiqie, Denny Siregar: Enggak Layak Jadi Pemimpin Nasional
Pendakwah ini menyatakan menuduh para demonstrasi sebagai sampah demokrasi, sama saja dengan menuduh Undang-undang 1945 sebagai sampah.
“Buat apa dibuat Pasal di UUD 1945 jika SAMPAH? Berani menuduh UUD 1945 sebagai SAMPAH? Sampah Demokrasi itu PENJILAT REZIM. Salah-Benar JILAT. Paham?” tulisnya.
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik menilai demokrasi itu bersih. Hanya saja, sikap otoriter pemerintah yang mengotorinya.
Baca Juga: Kunjungan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat Disabotase Amnesty Internasional
Rachland bahkan balik menyebut Ngabalin sebagai sampah otoriterisme.
“Pak Ngabalin, demokrasi itu bersih. Otoriterismelah yang mengotori demokrasi. Dan Anda yang di istana: Andalah sampah otoriterisme!,” katanya.
Ali Mochtar Ngabalin menyebut masyarakat yang tetap menggelar demonstrasi penolakan Omnibus Law sebagai sampah demokrasi.
Baca Juga: Tiga Tokoh KAMI Jadi Tersangka, Polisi Langsung Lakukan Penahanan
Ngabalim menyayangkan aksi demonstrasi di masa pandemi seperti sekarang.
“Dalam masa pandemi, dia kirim orang untuk berdemonstrasi. Di mana logikanya coba. Jangan jadi sampah demokrasi di negeri ini,” ujar Ngabalin.***
