Network
GALAMEDIA - Salah seorang deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Rocky Gerung buka suara soal pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut pedemo tolak UU Cipta Kerja itu sampah demokrasi.
Menanggapi itu, mantan Dosen UI itu menyebut Ngabalin adalah badut Sehingga cocok untuk ditertawakan.
Menurutnya, Ngabalin layaknya orang yang tak mengerti sejarah. Soalnya jika dia belajar akan sejarah, dia tak akan berkata-kata demikian kepada publik.
“Saya suka kagum pada kemampuan Ngabalin untuk menghina otaknya sendiri,” kata Rocky di saluran Youtubenya, Rabu 14 Oktober 2020 kemarin.
Baca Juga: Gatot Nurmantyo Sindir Mahfud MD, Baru 2 Bulan KAMI Sudah Mampu Kerahkan Jutaan Orang
Pengamat politik ini kemudian menjelaskan duduk perkara mengapa ungkapan Ngabalin ke pendemo soal sampah demokrasi adalah sesat. Kata dia, munculnya demokrasi pertama kali pada 1789 di bulan Juli.
Ketika itu rakyat memutuskan untuk memenggal Raja Louis ke 14. Itulah kemudian awal lahirnya, di mana demokrasi milik orang-orang yang berada di luar Istana.
“Bahwa kepala raja tak sakral, makanya dikenal liberte, lalu persaudaraan, dan kesetaraan. Nah, Ngabalin enggak pernah belajar sejarah,” kata dia.
Baca Juga: Rekomendasi 4 Aplikasi Reksa Dana Untuk Pemula
Rocky menyebut apa yang diungkapkan Ngabalin terhadap para pendemo sebagai sampah demokrasi adalah bentuk penghinaan. Sebab, para pendemo yang turun ke jalan tengah berjuang menuntut keadilan.
Itu sah di mata undang-undang. Apalagi belakangan rakyat marah lantaran Pemerintah yang dipilihnya justru seolah bersekongkol dengan DPR untuk membatalkan harapan hidup mereka melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Nah ini dari dalam pagar, seorang di dalam pagar malah menghina jutaan orang, apa nggak dungu? Nggak ada yang mau timpukin Ngabalin, karena dia sudah dungu,” papar Rocky.
“Dia enggak usah diomelin, dia diketawain saja. Cara terhormat menghargai badut adalah menertawakannya,” kata Rocky.
Baca Juga: Istana Negara Bakal Dikepung Massa, Buruh Kembali Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut pendemo yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 sebagai sampah demokrasi.
Ngabalin menyebut pendemo sampah demokrasi, dari balik pagar Istana, sambil memantau aksi unjuk rasa, Selasa 13 Oktober 2020.
“Dalam masa pandemi, dia kirim orang untuk berdemonstrasi. Di mana logikanya coba. Jangan jadi sampah demokrasi di negeri ini,” ujar Ngabalin.***
