Network
GALAMEDIA - Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat sedang melakukan musyawarah untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020. Hasilnya akan diumumkan pada 1 November 2020 mendatang.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta semua pihak untuk dapat saling memahami, untuk menempuh kesepakatan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2021 tersebut. Terlebih dengan kondisi Pandemi Covid-19 saat ini.
"Jadi yang namanya upah itu kan kesepakatan. Kesepakatan itu sedang dibahas sampai sebelum tanggal 1 November. Kalau UMP itu kan upah paling minimum se-provinsi, biasanya mengambil upah yang paling rendah di kota kabupaten tertentu. Tapi yang ramai sebenarnya di UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota)," ungkapnya di Makodam III/Siliwangi, Jln. Aceh, Kota Bandung, Senin 19 Oktober 2020.
Baca Juga: Waspada!!! Mahfud MD Ingatkan Adanya Penyusup Hendak Cari Martir pada Aksi Demo Besok
Seperti diketahui, terkait besaran UMP tahun 2021 kemungkinan tidak akan naik pada 2021 mendatang. Lebih jauh, wacana tersebut mengemuka dalam dialog Dewan Pengupahan Nasional, provinsi, kabupaten/kota.
Menurutnya jika pihak Dewan Pengupahan Nasional memiliki wacana untuk tidak menaikkan UMP pada tahun ini, lebih baik disepakati terlebih dulu secara bersama antara pihak pengusaha dan buruh.
"Yang penting dipahami karena situasi juga susah kan. Mau naikin juga dari mana, yang ada penutupan (industri). Memang peristiwa bersejarah pertama, ada upah yang tidak naik atau turun, karena situasi memang luar biasa parah," tuturnya.
Baca Juga: Waspada!!! Mahfud MD Ingatkan Adanya Penyusup Hendak Cari Martir pada Aksi Demo Besok
Walau demikian, Emil menjelaskan yang paling penting adalah semua pihak dapat menemukan kesepakatan, sehingga tidak ada dinamika yang terjadi hingga menimbulkan unjuk rasa. Terlebih pihaknya sudah lelah dengan dinamika di lapangan.
