Network
GALAMEDIANEWS - Bupati Bandung Dadang Supriatna sebut semua desa di Kecamatan Pangalengan menerima dana bagi hasil panas bumi, sehingga memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes yang besar. Oleh karena itu, bupati yang akrab disapa Kang DS itu menghimbau kepada kepala desa untuk mencadangkan dari anggaran tersebut untuk ketahanan pangan.
Hal itu diungkapkan oleh Kang DS saat menghadiri acara Bupati Ngamumule Desa (Bunga Desa) berupa pagelaran seni dan budaya wayang golek di lapangan Olahraga Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Selasa 3 September 2024 malam.
Kang DS mengatakan, begitu dirinya dilantik jadi Bupati Bandung ada dana bagi hasil dari panas bumi untuk Kecamatan Pangalengan hampir semuanya desa menerima dana bagi hasil dari panas bumi, salah satunya Desa Margamulya yang menerima kurang lebih sekitar Rp 400 juta.
Untuk itu, lanjut Kang DS, APBDes Margamulya cukup besar yakni hampir Rp 4,7 miliar. Dari anggaran yang besar tersebut, Bupati Dadang Supriatna berharap pemanfaatannya bisa dimaksimal oleh kepala desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat untuk mengadakan musyawarah desa (musdes).
"Silahkan program dan anggaran yang digulirkan ke desa itu digunakan berdasarkan musyawarah mufakat atau musdes di tingkat desa," katanya.
Dan pada kesempatan itu, Kang DS juga menitipkan kepada kepala desa agar dari anggaran tersebut dicadangkan untuk ketahanan pangan. Kang DS bersama jajaran Pemkab Bandung sudah mendistribusikan cadangan pangan untuk Desa Margamulya sebanyak 23 ton beras.
Kendati demikian, ia melihat masih banyak warga Desa Margamulya, secara ekonomi masih kurang maksimal. Kang DS berharap ke depannya, dengan adanya program pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan, bisa dimaksimalkan pemanfaatannya oleh masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat pinjam ke bank emok. Gara-gara bank emok itu merusak karakter masyarakat," ucapnya.
Kang DS mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional 27 November 2024 mendatang. Bupati menghimbau kepada masyarakat untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) masing-masing untuk melaksanakan hak pilih sesuai dengan keinginan masyarakat.
