Network
"Ada juga rumah yang dikontrakan, itu tidak bisa, harus rumah yang ditempati sendiri. Kalau dikontrakan kan berarti itu untuk usaha," ujarnya.
Sedangkan untuk nominal bantuan rutilahu dari APBD Kota Cimahi sebesar Rp 15 juta/per unit, dipotong pajak sehingga yang diterima sebesar Rp 14 juta lebih.
Baca Juga: Anggota Marinir Diturunkan Hadang Pendemo, Kelompok Perusuh Kocar-kacir Tinggalkan Patung Kuda
"Karena kan harus bayar pajak. Dari total 14 juta lebih tersebut, untuk materialnya Rp 10 juta, sisanya untuk upah. Sementara bantuan dari pusat dan provinsi Rp 17,5 juta. Hanya saja skemanya berbeda-beda, yang 17,5 juta itu ada ya g 16 jutanya sebagai material, sisanya sebagai upah, jadi hanya sedikit untuk porsi upah," bebernya.
Selain itu, sambung Nur, ada pula yang seluruhnya material, tidak ada upah karena program ini sebagai stimulan kebersamaan dari masyarakat, gotong royong dari masyarakat.
Baca Juga: Pemkot dan Aperta Bagikan 4.000 Masker dan Sosialisasi 3M+1T
"Karena kalau sampai menjadi sempurna itu pasti membutuhkan biaya yang besar. Tapi sebagai stimulan saja. Mudah-mudahan masyarakat sekitarnya atau keluarganya bisa membantu. Jadi pemerintah itu hanya memicu aja, memberikan stimulan. Jangan sampai masyrakat di sekitar kita itu dibiarkan, misalnya rumahnya sampai rubuh atau runtuh atau tidak terperhatikan oleh masyrakat sekitar," pungkasnya.
