Network
GALAMEDIA - Banyak rencana-rencana besar pemerintah dalam pembangunan ke depan terganggu akibat pandemi virus corona (Covid-19). Sehingga pandemi ini menjadi suatu kejutan bagi pemerintah.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di tvOne bertajuk “Setahun Jokowi-Ma'ruf, Dari Pandemi sampai Demonstrasi”, Selasa, 20 Oktober 2020.
Ia menyebutkan, salah satu dampak pandemi ini adalah melonjaknya jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan alias menganggur. Karena itu, pemerintah memikirkan nasib para generasi muda angkatan kerja ini.
"Maka itu lahirlah Omnibus Law," kata Moeldoko.
Baca Juga: PM Yoshihide Suga Temui Presiden Jokowi, Jepang Beri Utang Rp 7 Triliun untuk Penanggulangan Bencana
Namun kehadiran Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini justru kemudian menimbulkan masalah baru. Banyak penolakan terhadap UU tersebut, terutama dari kaum buruh.
Sementara bagi pemerintah, lanjut Moeldoko bahwa yang dipikirkan pemerintah adalah para generasi muda yang belum memiliki pekerjaan, bukan hanya buruh yang sudah bekerja.
"Sebenarnya negara ini bukan hanya memikirkan buruh semata, tetapi juga nasib yang perlu pekerjaan," ujar dia.
Meski begitu bukan berarti buruh saat ini tidak menjadi perhatian pemerintah. Namun, pemerintah juga, menurutnya, perlu membuat kepastian hukum agar para pemberi lapangan kerja mau datang ke Indonesia.
Baca Juga: Cara Daftar UMKM Online Untuk Mendapatkan Banpres Rp 2,4 Juta
"Buruh tetap menjadi atensi, tetapi di belakang buruh ini banyak yang mengantre pekerjaan," kata Moeldoko.
Moeldoko pun menilai Indonesia tidak boleh terpenjara oleh masa-masa lalu dan harus berani untuk berubah. Apalagi, angkatan kerja yang baru lulus kuliah, perlu lapangan pekerjaan.
Di periode kedua, Presiden Jokowi ini, lanjut dia, kebetulan ada pandemi yang menjadi game changer.
Baca Juga: Kudapan Seru hingga Solusi Logistik di Merchant ShopeePay Minggu Ini!
"Ada game changer (pandemi), sehingga ada 3,5 juta masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Semuanya menjadi terganggu, kita (juga) ada 6,9 juta masyarakat ingin punya pekerjaan," tuturnya.***
