Network
GALAMEDIA - Pada 20 Oktober 2020 pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah berjalan satu tahun. Beragam tantangan dihadapi, terutama di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pun mendapat sorotan dari banyak kalangan, khususnya dari partai politik di luar ring kekuasaan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya. Mereka mencatat ada sejumlah daftar yang perlu dibenahi.
Baca Juga: Jelang Pilpres, Sudah Lebih dari 300.000 Warga AS Meninggal Gara-gara Covid-19
Politikus PKS, Mardani Ali Sera menyebutkan, salah satu catatan besar kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin terletak pada masalah penegakan hukum.
PKS menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Djoko Tjandra. Catatan buruk di dua hal itu menjadi pekerjaan yang harus diperbaiki.
"Peranan KPK lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan dan rencana pemberian mobil dinas yang sebenarnya bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK," cuitnya melalui akun Twitter @MardaniAliSera, Rabu 21 Oktober 2020.
Baca Juga: Jokowi Beri Angin Segar! Nyatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja Bisa Direvisi
"Lalu, penanganan kasus Djoko Tjandra yang belum dibongkar semuanya kian menunjukkan kondisi penegakkan hukum yang masih jauh dari harapan," sambung Mardani.
Ia pun melanjutkan sejumlah catatan buruk lainnya, termasuk kebebasan berekspresi. Kontras mencatat setidaknya ada 157 kasus selama satu tahun ini, di antaranya penangkapan aktivis atas tuduhan melanggar UU ITE.
