Tak Bertemu Jokowi Buruh Pedemo Kecewa, Sebut Banyak Menteri Bikin Gaduh

- 22 Oktober 2020, 16:18 WIB
Aksi buruh di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Kamis 22 Oktober 2020. (ANTARA/Livia Kristianti) /



GALAMEDIA - Massa buruh demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di area Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Oktober 2020, menyatakan kekecewaannya. Mereka mengaku tidak puas karena tidak diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka hanya melakukan mediasi dengan pihak Kantor Staf Presiden (KSP). Padahal mreka ingin bertemu Presiden Jokowi secara langsung.

Awalnya perwakilan massa buruh sekitar 5 sampai 7 orang difasilitasi bertemu dengan pihak istana sekitar pukul 14.30 WIB. Namun, perwakilan massa hanya dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) saja yang melakukan pertemuan dengan KSP.

Mereka diterima oleh Deputi IV KSP, Juri Ardianto di Istana Negara.

Baca Juga: Hari Santri Nasional 2020, Jokowi Harap Gerakan Revolusi Jihad Terus Hadir Untuk Pertahankan Bangsa

"Kami itu berharap untuk diterima presiden. Kan semua juga kalau presiden mendengarkan bisa langsung kan. Ya kalau masalah puas jelas kami tidak puas," kata Ketum FSP LEM SPSI, Arif Minardi usai mediasi.

Dalam pertemuan mediasi itu, ia menyebutkan,  hanya menyampaikan surat soal permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar UU Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan.

"Kita sampaikan kepada presiden intinya bahwa UU Cipta Kerja acara prosedur cacat. Menurut pakar prosedur itu jantungnya hukum, menurut teori itu jantungnya hukum prosedur itu. Sehingga jika prosedurnya tidak benar ya substansinya akan bermasalah. Terbukti kan kita lihat ada halaman-halaman berubah ubah," ungkapnya.

Baca Juga: Hari Santri Nasional 2020, Jokowi Harap Gerakan Revolusi Jihad Terus Hadir Untuk Pertahankan Bangsa

Selain itu, Arif juga menyampaikan agar para menteri atau pembantu presiden dievaluasi kinerjanya. Ia mengatakan, para menteri bekerja tidak sesuai perundang-undangan dan hanya membuat gaduh.

Halaman:

Editor: Dicky Aditya


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X