Network
GALAMEDIANEWS – Bertempat di El Hotel Bandung Kamis 26 September 2024 Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyelenggarakan evaluasi indikator Monitoring Center for Prevention (MCP).
Pada saat bersamaan bertempat di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menggelar konferensi pers penahanan 4 orang pejabat Kota Bandung dan anggota DPRD Kota Bandung dalam kaitan korupsi pada pengadaan proyek pengadaan CCTV dan ISP Bandung Smart City.
Dalam sambutannya, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan mengatakan bahwa evaluasi indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.
Baca Juga: Usai Ema Sumarna Ditahan, KPK Temukan Bukti Baru Ada Indikasi Keterlibatan Sejumlah Pejabat Lainnya
“Hal ini juga bagian dari untuk memastikan uang rakyat digunakan dengan baik dan korupsi bisa diminimalkan, bukan hanya anggaran saja, tapi berdampak kepada SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), reformasi birokrasi hingga kepatuhan,” kata Dharmawan.
Rapat koordinasi juga menurut Dharmawan merupakan momen yang sangat penting. Tidak hanya akan menyelaraskan langkah-langkah teknis dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga menyatukan tekad dan semangat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik koruptif.
"Kami berkomitmen untuk meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, memperkuat pengawasan internal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pembangunan," katanya.
Di tempat yang sama, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI, Norce Sitanggang mengungkapkan, pada tahun 2024 terdapat 26 indikator dan 62 subindikator yang harus dilaporkan oleh pemerintah daerah kepada KPK.
Baca Juga: KPK Tahan Ema Sumarna Terkait Kasus Korupsi, Pj Wali Kota Bandung: Ini Jadi Pelajaran Berharga
"MCP ini dipantau oleh KPK bersama Kemendagri dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Kita pantau mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP (Aparat pengawasan Intern Pemerintah), manajemen ASN, optimalisasi pajak," tuturnya.
