Baleg DPR Ungkap Soal Pasal Omnibus Law Cipta Kerja Dihapus Setneg

- 22 Oktober 2020, 20:38 WIB
KETUA Badan Legislasi DPR-RI, Supratman Andi Agtas.* /ANTARA/


GALAMEDIA - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas memberikan penjelasan soal pasal terkait minyak dan gas bumi yang hilang dari draf Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terbaru yang sudah dipegang pemerintah.

Ia menyatakan, Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi itu memang seharusnya dihapus dari UU Ciptaker karena terkait tugas Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

"Terkait Pasal 46 yang koreksi, itu benar. Jadi kebetulan Setneg (Sekretariat Negara) yang temukan. Jadi, itu seharusnya memang dihapus, karena itu terkait dengan tugas BPH Migas," kata Supratman kepada wartawan, Kamis 22 Oktober 2020.

Dia menerangkan, awalnya pemerintah mengusulkan pengalihan kewenangan penetapan toll fee dari BPH Migas ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca Juga: Bersiap Perangi China, Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Sebelum ke India

Namun, menurutnya, DPR tidak menyetujui usulan tersebut dalam pembahasan di Panitia Kerja RUU Ciptaker Baleg DPR.

"Atas dasar itu, kami bahas di Panja, tapi diputuskan tidak diterima di Panja," katanya.

"Saya pastikan setelah berkonsultasi semua ke kawan-kawan itu benar, seharusnya tidak ada, karena seharusnya dihapus, karena kembali ke UU existing. Jadi tidak ada di UU Ciptaker," imbuh politikus Partai Gerindra itu.

Dikatakan, pasal tersebut seharusnya sudah dihapus oleh DPR sebelum naskah diberikan kepada pemerintah. Namun, kekeliruan itu justru baru ditemukan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Kemensetneg, sehingga pasal tersebut baru dihapus.

Halaman:

Editor: Dicky Aditya


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X