Network
GALAMEDIANEWS - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung MA Hailuki mengatakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2025 merupakan hal yang penting sehingga para legislator harus sering turun ke masyarakat untuk melihat kebutuhan mereka agar bisa membuat kebijakan efektif dan responsif.
Menurut Hailuki, Rencana Kerja 2025 merupakan dasar dan acuan bagi alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat agar bisa menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya.
DPRD Kabupaten Bandung sendiri saat ini memasuki babak baru sebagai legislator dimana kerja nyata mereka untuk rakyat wajib ditunjukkan dengan membuat Rencana Kerja 2025 yang tefektif dan responsif dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.
"Oleh karena itu, Paripurna Pembahasan Renja ini sangat penting. Apalagi kami dikejar deadline, jadi harus segera diparipurnakan, paling telat Senin 30 September 2024," ujar Hailuki di Soreang, Minggu 29 September 2024.
Para anggota DPRD Kabupaten Bandung periode 2024-2029 ini tengah bersiap menjalankan tugasnya dengan menggelar Sidang Paripurna Pembahasan Rencana Kerja atau Renja mereka selama tahun 2025 mendatang.
Sebagai informasi, Renja DPRD merupakan dokumen perencanaan DPRD Kabupaten Bandung untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspiriasi masyarakat Kabupaten Bandung.
Oleh karena itu, menurut Hailuki yang merupakan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kabupaten Bandung itu, Renja 2025 harus direvisi dengan menitikberatkan pada intensitas temu/tatap muka dengan masyarakat.
Interaksi langsung dengan masyarakat, lanjut Hailuki, menjadi kunci utama dalam memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, DPRD Kabupaten Bandung diharapkan dapat lebih dekat dengan masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai representasi suara rakyat.
