Network
GALAMEDIA - Jawa Barat perlu membentuk sebuah badan otorita yang fokus mengentaskan kemiskinan di wilayah selatan. Ketimpangan antara wilayah utara dan selatan masih menjadi tantangan Jabar dan menjadi lebih kompleks karena pandemi Covid-19.
Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum langsung memimpin rakor yang dihadiri Bappeda Jabar dan perwakilan pemda di wilayah selatan seperti Pemkab Pangandaran, Ciamis, Tasikmaya, Cianjur, dan Garut.
Menurut Uu, Jabar saat ini sudah memiliki lembaga khusus yang berfokus pada pemekaran daerah. Lembaga baru akan lebih banyak membahas strategi pengembangan ekonomi termasuk pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pembunuh Kerabat Jokowi, Terendus Lewat Chatting
“Kemarin juga kan ada Porjabarsel, tapi hanya dalam bidang pemekaran daerah. Nah nanti akan dibuat (badan) khusus ekonomi dan ketuanya ini harus ex officio, bisa kepala bappeda atau sekretaris bappeda,” ujar Uu usai rakor Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan yang diselenggarakan di kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya, Jumat 23 Oktober 2020.
Sementara anggotanya, idealnya masing- masing pemda yang sebagian wilayahnya membentang di sebelah selatan Jabar. Perangkat daerah yang terlibat tidak hanya di bidang ekonomi tapi di bidang lain.
"Jadi jangan hanya dalam bidang ekonomi atau kadis sosial, tapi seluruh kadis dilibatkan sesuai dengan kewenangannya masing-masing," kata Uu.
Baca Juga: Menkes Terawan Copot Jabatan Achmad Yurianto
Badan khusus juga akan mengawal peta jalur tengah selatan (JTS) yang menghubungkan jalan lama di kawasan perkotaan (tengah) dengan dan jalur pantai selatan (pansela).
