Network
GALAMEDIA - Gelombang kecaman terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron dari sejumlah tokoh dunia terus mengalir, khususnya dari sejumlah negara Timur Tengah dan Asia.
Sejumlah negara seperti Iran, Turki, dan Pakistan mengecam pemimpin 42 tahun itu. Dalam pernyataan di media sosial, Iran melalui Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menilai Prancis telah menyulut "ekstremisme".
"Muslim adalah korban utama dari 'pemujaan kebencian', diberdayakan oleh rezim kolonial dan diekspor oleh klien mereka sendiri," tulis Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif di Twitter dikutip Selasa 27 Oktober 2020.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Macron butuh perawatan mental karena mendukung Islamofobia. Ia juga mengatakan umat Islam kini diperlakukan seperti Yahudi saat Perang Dunia II.
Baca Juga: Upah Minimum 2021 Sama dengan 2020, Said Iqbal: Pengusaha Sedang Susah, Buruh Lebih Susah!
Sedangkan Presiden Pakistan menilai Macron telah menyerang Islam dan melukai Muslim. Komentar Macron makin menimbulkan perpecahan.
"Sangat disayangkan bahwa dia telah memilih untuk mendorong Islamofobia dengan menyerang Islam daripada teroris yang melakukan kekerasan, baik itu Muslim, Supremasi Kulit Putih atau ideolog Nazi,' katanya.
Kecaman juga datang dari umat Kristen Arab. Salah satunya penyiar senior Al Jazeera yang berbasis di Qatar, Jalal Chahda.
Namun di Eropa, sejumlah petinggi justru membela Macron. Kondisi itu membuat Eropa "berperang" dengan Asia-Timur Tengah karena berbeda dukungan.
Di antaranya Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, .
Merkel menilai yang dikatakan Erdogan khususnya, membandingkan Muslim dengan Yahudi, terlalu berlebihan. Ia menyebutnya fitnah yang sama sekali tak bisa diterima.
Hal senada juga dikatakan Conte. Menurutnya komentar Erdogan bisa memperburuk hubungan Turki dengan Eropa.
Baca Juga: Wow! 6 Manfaat Tanaman Herbal Pasak Bumi, Mulai dari Vitalitas Pria Hingga Redakan Stres
Rutte sendiri menyatakan Belanda mendukung kebebasan mengemukakan pendapat. Ia menegaskan negeri itu, melawan ekstremisme dan radikalisme.
Sebelumnya Macron telah memicu kontroversi sejak awal September. Saat itu, ia mengajukan UU untuk 'separatisme Islam' di Prancis.
Macron sempat berujar bahwa 'Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia'. Karenanya pemerintahnya akan mengajukan rancangan undang-undang pada bulan Desember untuk memperkuat undang-undang tahun 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.
Setelah seorang guru di Prancis dipenggal karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas yang ia pimpin, seraya berbicara soal kebebasan, Macron kembali berkomentar. Ia berujar sang guru 'dibunuh karena kaum Islamis menginginkan masa depan kita'.
Boikot
Sementara itu, seruan boikot produk Prancis juga terjadi. Salah satunya di Yordania, Qatar, Kuwait dan Turki.
"Berdasarkan posisi Presiden Prancis Emmanuel Macron dan dukungannya terhadap kartun ofensif terhadap nabi tercinta kami, kami memutuskan untuk menghapus semua produk Prancis dari pasar dan cabang sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata asosiasi perdagangan Kuwait dikutip dari Al Jazeera, Senin 26 Oktober 2020.
"Kami menegaskan bahwa sebagai perusahaan nasional, kami bekerja sesuai dengan visi yang sejalan dengan agama kami yang benar, adat istiadat dan tradisi kami yang mapan, dan dengan cara yang melayani negara dan keyakinan kami serta memenuhi aspirasi pelanggan kami," kata Al Merra perusahaan Qatar dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Umat Kristiani Kutuk Presiden Emmanuel Macron, Hina Islam dan Nabi Muhammad
Baca Juga: Ulama Arab Saudi Serang Presiden Emmanuel Macron, Liga Muslim Dunia Kutuk Keras Kasus Prancis
Baca Juga: Presiden Prancis Emmanuel Macron Instruksikan Penutupan Masjid di Paris
Sementara itu Erdogan juga meminta warga Turki memboikot produk Prancis. "Jangan membeli produk Prancis" tegasnya.
Pemerintah Prancis dalam sebuah pernyataan meminta boikot dihentikan. Hal tersebut dikatakan tak berdasar.
"Seruan boikot ini tidak berdasar dan harus segera dihentikan, serta semua serangan terhadap negara kami, yang didorong oleh minoritas radikal," kata pemerintah dalam sebuah keterangan dikutip dari AFP.
Federasi pengusaha Perancis MEDEF mendesak perusahaan untuk menolak boikot produk yang dilakukan negara Arab. Mereka menyebut hal ini 'pemerasan'.
"Ada saatnya untuk menempatkan prinsip di atas bisnis," kata Geoffroy Roux de Bezieux kepada penyiar RMC.
Boikot akan memperburuk keadaan. Apalagi sejumlah perusahaan di Prancis sudah terpukul karena pandemi virus corona.***
