Network
GALAMEDIA - Sejumlah tokoh Timor Timur yang telah berubah menjadi Negara Timor Leste menyebut Indonesia sebagai kaum penjajah.
Saat itu Timor Timur merupakan provinsi Indonesia yang ke-27. Namun sebagian tokoh di sana ingin menentukan nasibnya sendiri dengan cara melepaskan diri dari Indonesia.
Timor Timur resmi keluar dari Indonesia pada 20 Mei 2002 usai refrendum yang difasilitasi PBB. Hampir 80 persen rakyat Timor Timur memilih berpisah dari Indonesia.
Referendum yang didukung PBB itu mengakhiri konflik berdarah sekaligus mengakhiri kependudukan mereka sebagai Warga Negara Indonesia. Negara tersebut kini telah berusia 18 tahun.
Setelah puluhan tahun menganggap Indonesia sebagai penjajah, ada satu dan lain hal yang membuat Timor Leste memuji Indonesia.
Baca Juga: MUI Menyatakan Umat Islam dan Bangsa Indonesia Butuh Habib Rizieq Shihab
Mantan Perdana Menteri Timor Leste Mari Alkatiri mengatakan bahwa setelah hampir dua dekade berpisah dari Indonesia, hubungan negara dengan tetangganya terus menguat meskipun ada beberapa masalah yang belum terselesaikan.
Untuk diketahui Alkatiri menjabat sebagai perdana menteri pertama Timor Leste dari 2002 hingga 2006. Alkatiri mengatakan bahwa Indonesia "adalah pendukung terbesar kami".
Dalam wawancara eksklusif dengan Arab News di sebuah hotel dekat markas besar partai Fretilin pada tahun 2018 lalu, Alkatiri, sekretaris jenderal Fretilin, menggambarkan hubungan Timor Timur dengan mantan penjajahnya sebagai "luar biasa, sangat baik."
"Kami masih memiliki beberapa masalah yang tertunda, seperti perbatasan laut dan darat di Oecussi," tuturnya.
Baca Juga: Gara-gara Emmanule Macron Hina Islam, Eropa 'Berperang' dengan Asia-Timur Tengah
Pernyataannya merujuk pada eksklave pesisir Timor Timur yang dikelilingi oleh provinsi Nusa Tenggara Timur di Indonesia, yang terletak di bagian barat Pulau Timor. Sementara Timor Leste terletak di bagian timur pulau itu.
Oecussi adalah zona administratif khusus dan telah ditetapkan sebagai zona ekonomi khusus dengan Alkatiri sebagai presidennya.
Alkatiri mengatakan kedua negara perlu segera menyelesaikan masalah perbatasan karena akan sulit untuk menetapkan perbatasan laut di Laut Sawu tanpa batas darat yang ditandai dengan jelas.
"Tetapi niat baik dari kedua pemerintah ada di sana," katanya, seraya menambahkan bahwa pemerintahan Timor Leste secara berturut-turut akan terus memperkuat hubungan antara kedua negara.
Baca Juga: Upah Minimum 2021 Sama dengan 2020, Said Iqbal: Pengusaha Sedang Susah, Buruh Lebih Susah!
Alkatiri pun mengungkapkan Indonesia sebagai "pendukung terbesar" Timor Leste dalam upayanya menjadi anggota ke-11 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN ketika didirikan pada tahun 1967, dan dianggap sebagai pemimpin de facto.
Indonesia mendukung tawaran ASEAN untuk Timor Leste ketika Timor Leste secara resmi mengajukan permohonannya pada tahun 2011 selama Indonesia menjadi pemimpin ASEAN.
Singapura, ketua saat itu, enggan untuk menyambut Timor Leste ke dalam blok itu. Tetapi, Singapura mengatakan mengharapkan Timor Leste memenuhi persyaratan untuk mengizinkannya menjadi anggota.
Baca Juga: Pembalasan Dimulai, Amerika Pasok Triliunan Senjata Taiwan China Sasar Mesin Uang Negeri Paman Sam
Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan setelah menjadi tuan rumah KTT para pemimpin ASEAN pada bulan April 2018 bahwa topik tersebut telah dibahas selama forum.
Tetapi "tidak ada diskusi yang diperpanjang tentang masalah tersebut dalam pertemuan ini."
Alkatiri mengatakan bahwa keanggotaan ASEAN adalah "mimpi yang sangat panjang".
Sejauh tahun itu, Timor Leste telah memenuhi dua persyaratan untuk menjadi anggota ASEAN: Negara tersebut terletak di Asia Tenggara dan memiliki kedutaan besar di 10 negara anggota.
"Itu salah satu dari sedikit hal yang menjadi konsensus antara pimpinan Timor Leste, meski ada perbedaan," ujarnya.
Sementara itu, Xanana Gusmao mengatakan Timor Leste sedang melakukan yang terbaik untuk menjadi anggota ASEAN.
"Kami memahami beberapa negara (anggota) berpikir kami belum siap, tetapi cepat atau lambat, kami akan menjadi anggota," kata Gusmao kepada Arab News dalam wawancara di markas besar partainya Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor (CNRT).
Alkatiri mengatakan, kebutuhan paling mendesak bagi Timor Leste adalah investasi pemerintah dalam infrastruktur publik, seperti pendidikan dan kesehatan, dan pengeluaran untuk kebutuhan hidup dasar, seperti perumahan masyarakat dan air bersih.
Untuk diketahui, hampir setengah dari 1,2 juta penduduk Timor Leste masih hidup dalam kemiskinan,
"Kita masih perlu membangun bangsa; Kita perlu perkuat pondasi bangsa, kelembagaan, pondasi politik, semua orang perlu ikut berusaha," ujarnya.***
