Kepulangan Habib Rizieq Shihab, Refly Harun: Itu Kewajiban Negara

- 28 Oktober 2020, 12:49 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. /YouTube Refly Harun/


GALAMEDIA - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun kembali membahas soal rencana kepulangan Habib Rizieq Shihab. Tersiar kabar, Imam Besar Front Pembela Islam tersebut bakal pulang pada Maulid Nabi Muhammad SAW.

Refly menilai pemerintah seharusnya ikut berperan untuk mengupayakan kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia.

Apalagi hanya persoalan overstay di Arab Saudi yang hanya didenda Rp110 juta. Sangat mudah untuk menyelesaikan persoalan itu dan memulangkan Habib Rizieq.

Baca Juga: Demonstran Tolak Omnibus Law Cipta Kerja Gaungkan 'Sumpah Buruh', Begini Isinya

“Mudah sekali. Bahkan denda miliaran pun terhadap TKI yang terancam dihukum mati, pemerintah mau menanganinya, apalagi cuma Rp110 juta. Tapi kan kita tahu bahwa ini Habib Rizieq,” kata Refly Harun dikutip chanel YuoTubenya, Refly Harun berjudul "TERBARU!! HABIB RIZIEQ SEGERA PULANG!!", Rabu 28 Oktober 2020.

Namun menurut dia, pemerintah terkesan enggan turun tangan mengurusi kepulangan Habib Rizieq. Soalnya Rizieq punya pengaruh kuat di gerakan politik kanan. Sementara pemerintah sendiri terlahir dari gerakan politik kiri.

“Tentu hal ini menjadi pertimbangan tertentu,” katanya.

Baca Juga: BLT BPJS Belum Diterima, Kemnaker: Masih Ada Waktu untuk Memperbaiki

Refly menjelaskan yang dimaksud spektrum kiri, adalah nasionalis. Dan spektrum kanan ada partai-partai dan ormas Islam.

“Kita tahu bahwa kepulangan Habib Rizieq ini akan berpengaruh pada konstetasi Pilpres 2024,” ucapnya.

Refly mengatakan, pemerintah harus hadir untuk kepulangan Rizieq Shihab. Sebab itu merupakan kewajiban negara untuk menjaga dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Pemerintah harus pro aktif,” ujarnya.

Baca Juga: Nabi dan Presidennya Dihina Majalah Prancis, Turki Keluarkan Kutukan: Menjijikan!

Refly mengungkapkan jika negara melihat ada warga negaranya yang terkatung-katung di luar negeri, yang ingin pulang tetapi terkendala, pemerintah seharusnya bisa turun tangan. Sebab itu kewajiban negara.

“Tapi kalau kita dengar perkataan dari Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, kok terkesan tidak ingin Habib Rizieq pulang. Hanya berkali-kali menyatakan bahwa masih bermasalah. Kalau bermasalah kenapa tidak diselesaikan? dalam hubungan yang baik antara Indonesia dan Arab Saudi, hubungan diplomatik yang baik. Tapi sudahlah, ini soal politik yang kita semua tahu jawabannya,” ucapnya.***

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x