Network
Dikatakan Wildan, pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah seharusnya memperhatikan perizinan. Mulai dari AMDAL, UKL/UPL serta perizinan lainnya. Hal ini sebagai bentuk tertib administrasi.
"Kita ketahui ada Undang-Undang lingkungan. Jangan sampai pembangunan RS ini seperti pembangunan Buper yang berujung pidana," katanya.
Ia meminta proses pembangunan RS Limbangan dihentikan sementara sampai proses perizinan selesai. Hal ini bukannya tidak mendukung melainkan lebih pada tertib administrasi.
Salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Limbangan, Denden Amiruloh menilai pembangunan RS Limbangan terus menimbulkan konflik. Termasuk belum adanya dokumen lingkungan yang ditempuh oleh Pemkab Garut.
"Kacau kalau perizinan tidak ditempuh, seharusnya sebelum pekerjaan dimulai perizinan dampak lingkungan harus ditempuh. Ini pembangunan besar. Kita bukannya tidak setuju dengan adanya pembangunan RS tetapi prosedur izin harus ditempuh," ucapnya.
Baca Juga: Presiden Macron Biarkan Penistaan Nabi Muhammad, Begini Permintaan Wakil Ketua MPR
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Leli Yuliani mengaku, proses perizinan sudah pembangunan RS dalam proses. Bahkan sudah dibahas dengan pihal Dinas DPMPT Kabupaten Garut.
"Perizinan sudah diproses, baru minggu yang lalu dibahas DPMPT," ucapnya.
Leli juga berharap seluruh masyarakat mendukung proses pembangunan RS Limbangan agar bisa berjalan sesuai dengan rencana.
"Doakan saja pembangunannya bisa selesai cepat, sehingga RS Limbangan bisa cepat dirasakan oleh masyarakat," singkatnya.***
