Network
GALAMEDIA - Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berlangsung selama pandemi Covid-19 harus dievaluasi secara menyeluruh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hal itu dikatakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingat pelaksanaan PJJ masih menyisakan kesemrawutan.
"Saya mendorong pemerintah dalam hal ini Kemdikbud untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem PJJ yang telah berlangsung selama ini," ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa 3 November 2020.
Baca Juga: Coffe Morning: Forkopimda Kota Bandung Diskusikan Penanganan Covid-19
Bamsoet meminta Kemdikbud mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul, sehingga ke depannya, baik murid maupun orang tua, tidak ada yang mengalami stres berlebihan karena merasa berat menjalankan tugas-tugas dari sekolah selama PJJ, terlebih tidak lama lagi Asesmen Nasional/AN sebagai pengganti ujian nasional/UN akan diberlakukan.
Dia juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, untuk meningkatkan kompetensi guru dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru agar dapat memberikan materi pelajaran kepada siswa-siswi secara menarik dan yang mudah dimengerti, sehingga siswa-siswi juga dapat dengan mudah memahami materi yang dipaparkan tersebut.
Selain itu Bamsoet juga mendorong Kemdikbud melalui guru-guru agar dapat menyampaikan kepada orang tua murid mengenai kiat-kiat dan strategi dalam membantu anak memahami materi pelajaran, dikarenakan selama PJJ peran orang tua sangat signifikan dalam memahami pelajaran-pelajaran sekolah termasuk permasalahan tumbuh kembang anak.
Baca Juga: 7 Tahun Berperkara, Blok Lumbung Rancaekek Dieksekusi PN Bale Bandung
Kemdikbud menurut dia, juga perlu membuat metode/sistem penyampaian pelajaran dalam sistem PJJ dengan memperhatikan kondisi psikologis anak.
Dia mendorong Kemdikbud dan kementerian/instansi terkait pendidikan lainnya, agar bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ.
"Saya mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud, bekerja sama dengan psikolog untuk memberikan pendekatan khusus kepada siswa yang tidak mengumpulkan tugas serta memberikan bimbingan konseling dan pembinaan psikologis kepada siswa yang bersangkutan, agar ke depannya siswa-siswi tersebut dapat dididik, dibina, dan disiapkan untuk memiliki kemauan dan kemampuan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya di waktu mendatang," jelas dia.
Baca Juga: Jerinx SID Dituntut Tiga Tahun Penjara dan Denda Rp 10 Juta Kasus Kacung WHO
Selanjutnya dia mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan di setiap daerah memperhatikan dan mengimplementasikan secara maksimal Kepmendikbud Nomor 179/p/2020 tentang Pelaksanaan Kurikulum Darurat, guna meringankan beban belajar siswa, guru, dan orang tua.
