Network
GALAMEDIA - Sejak Awal, Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang sejak awal tegas menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnimbus Law.
Bahkan pada saat sidang paripurna 5 Oktober 2020 lalu, Demokrat melakukan walk out sebagai bentuk protes dan penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.
Demokrat sendiri menilai pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan pekerja atau buruh.
Baca Juga: 5 November: Gunung Merapi Kembali Erupsi Besar, Obama Jadi Presiden AS ke-44
"Kalau begitu, Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab (atas persetujuan RUU Ciptaker menjadi UU," kata Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman dilansirkan Antara.
Hal ini disebabkan pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan pekerja atau buruh.
Pada 12 Oktober 2020, berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga buruh turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya melalui aksi demo.
Baca Juga: NIK KTP Mutlak, Ini Syarat Dapatkan Bantuan BLT Banpres UMKM Rp 2,4 Juta
Dilansirkan Zonajakarta.com "Pesan Tegas SBY Terkait UU Ciptaker: Demokrat Tidak Menyerah, Gigih Perjuangkan Kepentingan Rakyat", unjuk rasa kembali digelar pada Senin 2 November 2020 di Monumen Patung Kuda, Jakarta Pusat oleh kelompok buruh KSPI, FSPMI, FSP KEP, SPN, dan ASPEK.
