Mahasiswa Desak Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Ditunda

- 13 November 2020, 19:04 WIB
Massa Barak melakukan aksi mendesak Pilkada serentak 2020 ditunda pelaksanaannya, di depan Gedung Sate Bandung, Jumat 13 November 2020. (Foto: istimewa)
Massa Barak melakukan aksi mendesak Pilkada serentak 2020 ditunda pelaksanaannya, di depan Gedung Sate Bandung, Jumat 13 November 2020. (Foto: istimewa) /

GALAMEDIA - Gerakan masyarakat sipil dari Barisan Aksi (Barak) Pemuda dan Mahasiswa melakukan aksi di depan Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Jumat 13 November 2020. Mereka menuntut agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di tengah pandemi ditunda.

Massa Barak meminta Pemerintah, DPR serta KPU untuk menaati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2020. Pemangku kebijakan diminta menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak di tengah bencana alam dan non-alam.

Baca Juga: Habib Rizieq Inginkan Rekonsiliasi, Elite PKPI Teddy Gusnaidi: Hadapi Saja, Jangan Jadi Pengecut

Dalam orasinya, mahasiswa menyebutkan akan terus berjuang menyampaikan aspirasi agar Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi segera ditunda.

"Hari ini kami turun aksi kembali untuk menuntut Pemerintah, DPR dan KPU menunda pilkada serentak 2020. Pasalnya keselamatan dan kesehatan rakyat terancam jika Pilkada serentak di tengah pandemi ini ngotot untuk dilanjutkan," tegas Koordinator Aksi, Hagi, dalam orasinya.

Spanduk yang ditempel massa Barak di depan Gedung Sate Bandung. (Foto: istimewa)
Spanduk yang ditempel massa Barak di depan Gedung Sate Bandung. (Foto: istimewa)

Baca Juga: Selebgram Cantik Syaima Salsabila Ditangkap Polisi, Ditemukan Ganja di Apartemen Mewahnya

Hagi pun melanjutkan analisanya terhadap kondisi yang terjadi. Menurutnya, Pilkada serentak 2020 hanya dipaksakan digelar.

"Ketika tenaga kesehatan terus bejuang, ketika puluhan calon kepala daerah terinfeksi Covid-19, ketika ruang pendidikan masih dilaksanakan secara daring, ketika kegiatan olahraga tidak mendapatkan izin, ketika Pilkades tidak dilanjutkan, ketika atas nama kekuasaan rakyat harus ditumbalkan, lantas siapa dan dapat apa? atau memang untuk melanggengkan kepentingan dinasti politik didalamnya?" papar dia.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x