Network
GALAMEDIA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan berang dengan adanya pengumpulan massa besar pada acara Habib Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, Jawa Barat dan Petamburan, Jakarta, dalam dua hari terakhir.
Seperti diketahui, Habib Rizieq diketahui mengunjungi Markaz Syariah di Megamendung untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid, pada Jumat 13 November 2020. Dalam kunjungannya itu, Habib Rizieq disambut ribuan simpatisannya.
Di Markas FPI Petamburan Tanah Abang Jakarta, Habib Rizieq menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan pernikahan putrinya Syarifah Najwa Shihab. Di lokasi ini pun dihadiri ribuan massa.
Selain mengundang ribuan orang, kedua kegiatan tersebut dinilai mengabaikan protokol kesehatan. Selain tak menjaga jarak, beberapa orang tidak menggenakan masker dengan benar.
Sehubungan dua kegiatan tersebut, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Irjen Pol. Nana Sudjana dari jabatan Kapolda Metro Jaya dan Irjen Pol. Rudy Sufahradi dari jabatan Kapolda Jabar.
Pencopotan jabatan dua kapolda tersebut dikabarkan atas instruksi langsung Presiden. Sebelumnya, Jokowi memanggil Kapolri ke Istana Negara.
Baca Juga: Solusi Makan, Belanja, dan Transportasi dari Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini
Seiring hal tersebut, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk menindak secara tegas siapapun pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah.
"Saya minta kepada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 untuk menindak secara tegas jika ada yang melanggar pembatasan-pembatasan sosial tersebut berdasarkan peraturan yang ada," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, seperti dikutip melalui laman resmi kepala negara, Senin 16 November 2020.
"Jadi jangan hanya sekedar imbauan-imbauan saja tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan," tegasnya.
Jokowi menegaskan, agar pengendalian Covid-19 berjalan efektif dibutuhkan kepercayaan masyarakat terhadap apa saja yang dikerjakan pemerintah. Maka dari itu, kepala negara telah memberikan titah khusus kepada jajaran menteri.
"Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik bagi masyarakat, jangan malah ikut berkerumun," sindirinya.
Baca Juga: Survei Capres 2024: Elektabilitas Prabowo Subianto Tertinggi, Habib Rizieq Melesat
Jokowi mengingatkan agar setiap daerah yang sudah memiliki peraturan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan agar betul-betul menjalankan kebijakan tersebut secara tegas, konsisten, dan tidak panda bulu.
"Sekali lagi, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum, dan ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah keharusan. Keharusan," tegasnya.
Jokowi mengaku cukup senang dengan data-data perkembangan Covid-19 terkini. Mulai dari angka kasus aktif, angka rata-rata kesembuhan, hingga angka rata-rata kematian yang sudah jauh lebih membaik.
"Dan angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan," katanya.
Baca Juga: Disemprot Mahfud MD soal Acara Habib Rizieq, Wagub DKI Jakarta: Kami Sudah Melakukan Tugas Kami
"Jangan sampai apa yang telah dikerjakan oleh para dokter, para perawat, tenaga medis, paramedis menjadi sia-sia karena pemerintah tidak dapat bertindak tegas untuk sesuatu kegiatan yang bertentangan dengan protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada," katanya.
"Kita harus menghargai pengorbanan para dokter, perawat, tenaga medis, paramedis yang telah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan bekerja keras menyelamatkan pasien dan tidak bertemu keluarga. Saya di lapangan, saya tahu mengenai ini," tandasnya.***
