Network
"Mereka Malas Bacanya Om.... Bijimana 1 tahun jadi 10 tahun. SELAMAT DTG TUKANG SULAP," tulis warganet.
Baca Juga: Bolehkah Body Shaming dalam Islam?
"Apakah saat ini ada karantina di Indonesia ???" timpal warganet.
"Tanya bro, sebenarnya yg di terapkan dalam penanganan covid19 ini UU Kekarantinaan atau PSBB. Apakah di UU Kekarantinaan ada di atur tentang PROKES..? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tdk boleh berkerumun dsb nya.?" komentar netizen.
"Pelaksanaan undang2 itu harus menyeluruh, jgn sepotong2. Selain ada sangsi undang2 karantina kesehatan juga berisi kewajiban Negara yg harus dipenuhi. Selama ini negara tidak mau menerapkan uu ini, karena menghindari konsekwensinya, kok tiba2 mau menerapkan sangsi pakai uu ini??" lanjut warganet.
Ngawur saja menginterpretasikan Pasal 93 UU No.6/2018. Baca yg betul. https://t.co/Uqb2J7pbtm— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) November 17, 2020
Baca Juga: Pesawat Tempur Israel Bombardir Militer Suriah dan Pasukan Al Quds Iran
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jakarta Monitoring Network (JMN) menilai kerumunan dalam acara yang dibuat Habib Rizieq Shihab berada di luar kendali Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Karena itu, kata Direktur Eksekutif JMN Ahmad Sulhy,pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi dugaan tindak pidana UU Kekarantinaan Kesehatan dalam kejadian itu, tidak bisa memposisikan Anies serta-merta salah.
"Sebab, sebelum acara maulid dan nikahan putri HRS digelar, upaya-upaya pencegahan sebenarnya sudah dilakukan oleh Anies dan jajarannya," kata Sulhy dilansir Antara.***
