Network
GALAMEDIA - Berdasarkan informasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung, sebanyak 25 aparatur sipil negara (AS) di lingkungan Pemkab Bandung sudah dipanggil Bawaslu untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Bandung. ASN itu harus netral dalam pelaksanaan Pilkada Bandung yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
"Mereka rata-rata guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis," kata Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Wawan A. Ridwan pada pelaksanaan "Ngawangkong bari ngopi sabilulungan 2020" di depan Gedung Capetang Komplek Pemkab Bandung Soreang, Jumat 20 November 2020.
Wawan menuturkan, bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan puluhan ASN di lingkungan Pemkab Bandung itu, di antaranya melalui penggunaan media sosial.
Baca Juga: Klaim Bisa Copot Anies Baswedan, Mendagri Tito Karnavian 'Diceramahi' Pakar Hukum Tata Negara
"Di antaranya, mereka ikut komen di media sosial, selain ada juga di antaranya yang mengacungkan telunjuk sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon dan hadir pada pelaksanaan kampanye paslon. Apakah itu karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman?" ungkap Sekretaris Satgas Pengawasan Netralitas ASN Kabupaten Bandung ini.
Dikatakannya, sejumlah ASN yang dipanggil Bawaslu itu untuk dimintai klarifikasi, sehingga belum dianggap bersalah dalam dugaan pelanggaran Pilkada tersebut.
"Bukan Bawaslu yang menyatakan bersalah. Bawaslu hanya kewenangan meminta klarifikasi atau keterangan. Apakah mereka melanggar kode etik atau disiplin, masih belum ada kejelasan," katanya.
Baca Juga: Panglima TNI bersama CDF Australia Pimpin Sidang ke-8 AUSINDO HLC Tahun 2020
Wawan mengungkapkan, untuk melakukan pengawasan pada ASN, Pemkab Bandung sudah membentuk Satgas Pengawasan Netralitas ASN Kabupaten Bandung. Satgas ini bertugas untuk memberikan pemahaman kepada para ASN dalam menjaga netralitas ASN di Pilbup Bandung.
