Network
GALAMEDIA - Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti ikut gerah dengan adanya aksi pencopotan baliho bergambar pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab oleh prajurit TNI.
Abdul Mu'ti mengkritik langkah TNI tersebut lantaran pencopotan baliho merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Hal itu diungkapkan Mu'ti dalam cuitannya di Twitter lewat akun @Abe_Mukti, Sabtu 21 November 2020.
"Sependek yang saya tahu, pihak yang berwenang menertibkan reklame, spanduk, dan baliho yang tidak berizin atau tidak membayar pajak adalah Pemerintah Daerah atau Provinsi," cuit Mu'ti.
"TNI dan Polri hanyalah berfungsi membantu, bukan mengeksekusi," kata dia menambahkan.
Sebelumnya, kritikan terhadap aksi Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman pun datang dari sejumlah kalangan.
Baca Juga: Pertama Kali dalam Sejarah TNI Turunkan Baliho, Fadli Zon dan HNW Kompak Singgung Separatisme OPM
Anggota Komisi I DPR RI Fadli menyatakan penurunan baliho bukanlah Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pada akun twitternya @fadlizon, Sabtu 21 November 2020.
Fadli Zon mengingatkan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bahwa medan pertempuran TNI bukan berada di DKI Jakarta melainkan di ujung timur wilayah RI.
Baca Juga: Lama Menghilang, Tiba-tiba Habib Rizieq Muncul Bersama 7 Cucunya
"Kepada Panglima TNI, di ujung timur RI, separatis OPM bersenjata menantang-menatang TNI dan ingin lepas dari Indonesia," ujarnya.
"Kenapa dibiarkan saja? Kita ingin TNI kuat tangguh profesional menjaga Indonesia dr ancaman luar," tandasnya.
