PDIP Minta Anggaran TGUPP Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dipangkas hingga Menjadi Nol

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar anggaran TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) Anies Baswedan dipangkas hingga nol. Hal itu disampaikan Gembong Warsono dalam Rapat Badan Anggaran Penyampaian Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Raperda APBD 2022, di DPRD DKI Jakarta, Rabu, 24 November 2021. . "Kami rekomendasikan alokasi anggaran TGUPP yang jumlahnya Rp19 Miliar untuk di drop di nol kan," katanya. . Tidak hanya itu, Gembong Warsono juga meminta agar TGUPP tidak menggerogoti APBD Pemprov Jakarta. Di sisa akhir masa jabatan Anies Baswedan, Gembong Warsono tidak mempermasalahkan untuk menggunakan 'jasa' TGUPP. Namun yang paling penting kata dia jangan sampai peran TGUPP ini dapat mengganggu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). . Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Mujiyono meminta gaji TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) tidak lagi dibiayai melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Menurutnya, gaji TGUPP bisa diatur secara mandiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Terlebih gubernur memiliki biaya penunjang operasional (BPO) sebesar 0,13 persen dari PAD (Pendapatan Asli Daerah).