Network
Namun, para pihak oposisi melakukan unjuk rasa karena adanya kecurangan yang telah dilakukan oleh Presiden Slobodan Milosevic. Kemudian, pemilu yang dilakukan pada 24 September 2002, merupakan pemilu bebas pertama di negara itu yang dilangsungkan sejak tahun 1992.
Hasil awal pemilu menunjukkan, jika Vojislav Kostunica dari Kubu Partai Demokrat lebih unggul dari Slobodan Milosevic dari partai Pertahanan. Kendati demikian, perolehan suara kandidat oposisi kurang dari 50,01% dan sesuai dengan aturan pemilu dilakukan putara kedua.
Kendati demikian, Vojislav justru merasa tak terima dan merasa lebih unggul dan telah melampui ambang batas perolehan suara yang telah disyaratkan sebagai pemenang dalam pemilu tersebut.
Unjuk rasa kemudian dilangsungkan dan pendukung Vojislav memaksa Milosevic untuk mengundurkan diri pada 7 Oktober 2000 dan mengakui telah kalah. Hasil pemungutan suara kemudian direvisi kembali dan membuktikan klaim pernyataan Vojislav memang benar adanya.
6. Filipina
Pemilu Filipina saat itu dibawahi oleh Ferdinand Marcos yang mana sebelumnya telah menjadi politisi yang memerintah negara itu dari tahun 1965 hingga 1986. Ia memerintah seperti layaknya diktator yang marak terjadi korupsi dan kebrutalan. Ia membuat negara itu menjadi status darurat militer pada tahun 1972, membungkam media dan menggunakan kekerasan terhadap pihak oposisi.
Dengan terpilihnya Ferdinand Marcos pada tahun 1965 dan 1969 sebagai presiden ke 10 Filipina akan memunculkan kediktatorannya kembali. Kala itu pihak lawannya yakni Lakas ng Bayan tidak memenangkan kursi parlemen meski kemenangan rasanya berada di depan mata.
‘
Pihak oposisi yang memboikot pemilu pada tahun 1981 kembali memengkan Ferdinand Marcos sebagai Presiden dengan perolehan 16 juta margin suara. Kemudian, pada pemilu tahun 1986, warga Filipina akhirnya bersatu dengan Corazon Aquino yang mengepalai United Nationalist Democratic Organization.
Namun, komisi pemilihan penyatakan Marcos kembali memenangkan pemilu daripada Aquino dan unggul lebih dari 700.000 suara.
Secara serentak, Aquino, para pendukungnya,dan para pengamat Internasional menolak langsung hasil pemilu yang mengarah ke revolusi dan memaksa Marcos lengser jabatan dan terpaksa ia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Ia kemudian mengasingkan diri pada tahun 1986.
7. Rumania
Pemilu Rumania yang dipicu kekisruhan terjadi pada 19 November 1946 dengan hasil yang mana menunjukkan kemenangan pada Partai Komunis Rumania dan sekutunya yakni BPD.
BPD telah memenangkan perolehan mayoritas kursi di parlemen sebanyak 384 suara. Namun, para komentator politik menilai adanya indikasi kecurangan karena BPD menang karena melalui intimidasi dan malpraktik pemilihan.
Banyak peneliti yang telah mengklaim, jika partai itu menang dengan perolehan suara sekitar 48% dan bukan seperti hasil yang diumumkan yakni sekitar 80% sehingga tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Pemerintah.
Pemilu pada tahun 1946 disamakan dengan pemilu yang terindikasi kecurangan seperti yang diadakan pada akhir perang dunia II dimana negara yang membentuk Blok Timur melakukan hal yang sama. Pemerintah Inggris kala itu menolak mengakui hasil pemilu tersebut.
8. Jepang
Ternyata di negara Sakura juga pernah mengalami hal serupa, hal ini terjadi pada tahun 2014 dilakukan oleh 2 menteri yakni Menter Industri, Obuchi, dan Menteri Kehakiman, Matsushima di era Perdana Menteri Abe Ahinzo. Jika mereka telah membayar para pendukungnya.
Hal ini dilakukan agar mereka menang oposisi. Ditambah lagi dengan adanya tuduhan lain, jika mereka menggunakan dana politik untuk membeli kebutuhan mereka. Akhirnya mereka memilih untuk lengser jabatan sebagai Menteri.
Kasus serupa juga terjadi dna dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Sugawara pada tahun 2918, ia memberikan sumbangan berupa uang, buah, makanan, dsb ke salah satu pemilih I dapilnya. Padahal dengan jelas berdasarkan UU Pemilu Jepang, hal ini dilarang untuk dilakukan dan membuatnya lengser jabatan.***
